Penolakan Ormas Luar Bali Makin Panas, Fraksi Gerindra DPRD Gianyar Tegas Tolak Kehadiran GRIB

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Usai Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menolak dengan tegas kedatangan ormas luar di Bali, kini DPC Gerindra Gianyar ikut menentang kehadiran ormas GRIB.

DPC Gerindra Gianyar dan Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, Bali menyatakan sikap terkait adanya Ormas GRIB di Bali.

Mereka menegaskan bahwa Kabupaten Gianyar, belum membutuhkan adanya ormas tersebut. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Supriadi, menyatakan bahwa Gianyar saat ini tidak membutuhkan kehadiran GRIB.

Baca juga: 5 Warga Kupang Saling Keroyok di Gianyar Cuma Masalah Aliran Silat, Bukti Ormas Bawa Gesekan?

Menurutnya, keamanan di Bali sudah terjamin dengan adanya aparat negara seperti polisi dan TNI, serta pengamanan adat melalui pecalang.

"Kita di Fraksi Gerindra DPRD Gianyar telah mengambil sikap bahwa saat ini Gianyar tidak membutuhkan Ormas GRIB,”

“Karena kita sudah memiliki petugas keamanan, di luar petugas keamanan negara, kita juga punya pecalang," ujarnya, Jumat 9 Mei 2025.

Politikus Dapil Payangan yang telah menjabat tiga periode itu menekankan bahwa budaya dan organisasi adat di Bali sudah sangat kuat dan tidak memerlukan campur tangan dari luar.

Ia juga menyayangkan adanya isu tentang adanya campur tangan Gerindra terkait masuknya Ormas Grib ke Bali, yang menurutnya tidak pernah menjadi agenda Gerindra di Bali.

"Saya ikut Gerindra dari 2008, tidak pernah Gerindra membicarakan masalah GRIB, harus gabung dengan GRIB tak pernah,”

“Kalau ada organisasi kepartaian seperti, Gembira, Vira, Kesira, Tidar, itu baru kita disarankan untuk ikut," ujar Supriadi.

Dalam pernyataan tersebut, Supriadi menegaskan bahwa kehadiran Grib di Gianyar belum dibutuhkan dan belum perlu masuk ke Gianyar, karena keamanan sudah terjamin dengan adanya aparat negara dan pecalang.

Baca juga: Bale Paruman Adhyaksa Se-Badung Diresmikan, Permasalahan Bisa Diselesaikan dengan Musyawarah

 Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kebudayaan dan organisasi adat di Bali.

"Kita bertemannya tak terbatas, tapi jika ada ormas luar yang memasukan program-program untuk Bali, maka kita keberatan, dan saya tak menerima itu,”

“Tapi melarang atau tidaknya ormas ini, itu bukan kewenangan kita. Tapi itu kewenangan pemerintah," ujar Supriadi.

Baca juga: Diperpa Badung Launching Hasil Survey Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian 2024