Disnaker ESDM Beberkan Jumlah PLTS Atap Yang Sudah Terpasang di Bali Dekati 20 Megawatt 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan sebut PLTS atap yang sudah terpasang di Bali mendekati 20MW.

Hal tersebut dikatakan Setiawan usai ditemui di Sosialisasi dan Skema Pemasangan PLTS Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap dalam rangka menuju Bali Mandiri Energi di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar pada, Kamis 15 Mei 2025. 

Baca juga: Mabuk, Pavel Diamankan Petugas Imigrasi Singaraja, Ternyata Overstay dan Tidak Mampu Bayar Denda

“Tetapi yang PLTS atap itu kurang lebih di 12 sampai 13 MW. Karena ada, Nusa Penida kan farming 3,5 MW, kemudian ada yang 2x1 MW.

Dan sudah ada desain untuk yang 50 MW di utara dan 25 MW di barat artinya komitmen kan sudah realisasi tentunya kalau energi skala besar dan itu on grid dengan jaringan PLN pasti pusat kewenangannya,” ucap, Setiawan. 

Baca juga: 107 Perusahaan Crypto Ikuti Penilaian IRCA 2025 di Indonesia 

Untuk PLTS atap ini karena terintegrasi dengan sistem tujuannya dimana terjadi kelebihan produksi dapat disupport di baterai. Begitu nanti diperlukan bisa masuk dalam sistem. Bagian dari salah satu sebenarnya karena overhaul atau pemeliharaan di PLTU Celukan Bawang, di Pesanggarab dari baterai ini dapat mensupport. Namun memang tidak bisa sekaligus terdapat tahapannya dan ini sudah dirancang oleh tim tahun ini berapa bisa terinstal sampai dengan 5 tahun ke depan.

“Hari ini adalah sosialisasi, bentuk dari strategi untuk implementasi Bali mandiri energi dengan energi bersih. Memang tidak bisa seketika, ada tahapannya, salah satu yang memungkinkan, karena sudah proven, termasuk dari BUMN kita dalam hal ini holdingnya PLN, PLN icon plus sudah siap, dengan skema teknis seperti tadi dijelaskan, dan ini Bali sebagai perintis atau provinsi pertama sebenarnya dengan skema smart grid, PLTS Atap, dibandling atau didukung, dibackup dengan baterai energy storage system,” paparnya. 

Penolakan penggunaan energi fosil ini rupanya sudah ditolak Gubernur Koster saat periode pertama ia menjabat. Hal ini dilihat dari ketergantungan Bali dengan energi fosil khususnya batu bara dan BBM dan disadari juga bahwa Bali tidak memiliki resourcenya. Diakui Setiawan ini yang menjadi tantangan sebenarnya. 

“Kita ingin mandiri menggunakan energi bersih tetapi resourcenya tidak ada di Bali dan ini perlu juga koordinasi intens dukungan pemerintah pusat. Artinya dengan kebijakan yang ada, ternyata kebijakan energi nasional juga arahnya adalah ke energi berkelanjutan. Yang jadi sangat tepat, tetapi kan tidak bisa simsalabim,” paparnya. 

Setiawan menegaskan harus ada perencanaan yang matang karena Bali walaupun luasnya tidak seluas provinsi lain, kemudian jumlah penduduknya juga tidak sebanyak di Jawa. Tetapi dari sisi ketahanan energi jadi sangat penting, rasanya mungkin karena kepulauan kecil. 

“Dengan SE sebenarnya mengimbau itu. Cuman dengan sekarang ini karena no capek, no pemeliharaan tentunya akan lebih menarik. Menarik bagi konsumen atau calon pengguna dibandingkan sebelum ada program ini. Nah ini harapan kami dengan contoh nanti dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kota, instansi vertikal yang ada di Bali tentunya bisa mendorong industri yang lainnya ikut juga,” tutupnya.