Gebrakan Pemimpin Bali
KOSTER Sarankan PLTS Atap Jadi Energi Alternatif di Bali,Cegah Blackout Lagi & Mandiri Energi Bersih
Salah satu tujuan untuk mempercepat implementasi PLTS Atap di Bali adalah untuk mencegah blackout kembali terjadi.
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM – Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan pengarahan, sosialisasi dan skema pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar, Kamis (15/5).
Salah satu tujuan untuk mempercepat implementasi PLTS Atap di Bali adalah untuk mencegah blackout kembali terjadi. Selain itu juga dalam rangka menuju Bali Mandiri Energi. “Salah satunya itu (PLTS Atap cegah blackout Bali) tapi tujuan utamanya adalah memang jangka panjang,” ucap Koster.
Koster menjelaskan, sosialisasi kemarin tidak ada hubungannya dengan pemadaman listrik yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu. Namun dengan andanya PLTS ini, pencegahan blackout kembali terjadi di Bali dapat dikelola.
PLTS Atap adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan panel surya (fotovoltaik) yang dipasang di atap bangunan untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari.
Baca juga: Buntut Penganiayaan Antar Siswa, SMKN 7 Denpasar Lakukan Mediasi, Kepsek Bantah Aksi Bullying
Baca juga: Usai Mediasi, 1 Pelaku Yang Juga Siswa SMKN 7 Denpasar Mundur Dari Sekolah
Koster memaparkan, dengan menggunakan PLTS Atap, tagihan biaya listrik jadi menurun seperti yang sudah dilakukan di Mall Living World Denpasar yang tagihan listriknya sudah berkurang hingga Rp 80 juta per bulan.
“Memang kalau mau kan pemakaian listriknya cukup banyak. Tetapi sangat berguna. Dan kita lebih ke sustainability, mendukung program green village. Dan ini atap bangunan itu menjadi lebih tahan karena ditutup dengan panel surya. Jauh lebih bagus,” imbuhnya.
Untuk PLTS Atap ini, Koster telah mengeluarkan Peratuan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) pada saat menjabat Gubernur Bali periode pertama. Namun karena Covid-19 maka tak bisa diimplementasikan.
“Tadinya yang PLTS Atap ini hanya mau diserap maksimum 20 persen, sekarang tidak lagi menggunakan batasan dan oke semua,” kata dia.
Koster telah memanggil seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten/Kota se-Bali dalam pengarahan, sosialisasi dan skema Pemasangan PLTS Atap kemarin. Adapun alasan Koster menyertakan seluruh Sekda untuk percepatan implementasi PLTS atap di Bali.
“Ini yang penting. Pak Sekda semua. Izin bangunan, hotel apapun juga di kabupaten/kota, kalau bisa buat regulasi baru, merevisi regulasi yang ada. Persyaratan perizinannnya itu harus menggunakan PLTS Atap. Plus ini sekarang kaitannya dengan SE Nomor 9 Tahun 2025, harus mengelola sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai,” jelas Koster.
Saat ini, implementasi PLTS Atap sudah mulai berjalan, yang sudah menggunakan PLTS Atap secara terbatas. Memang ada syaratnya untuk menggunakan PLTS Atap ini konstruksinya harus memiliki kekuatan untuk menahan beban. Karena panel surya memiliki berat sekian kilogram sehingga konstruksi harus dapat menopang.
“Ini di PT. Muja Mulya Utama, RSUD Karangasem, Besakih, Undiksa, Jalan Tol Bali Mandara, Udayana. Pak Kadis (Kepala Dinas) tolong cek ini, masih berfungsi apa enggak, tahu-tahu sudah mati,” kata dia.
Dengan adanya PLN Icon Plus PLTS Atap dapat direaktivasi. Jika dulu bagi yang akan menggunakan PLTS Atap memasang sendiri dengan biaya sendiri, sekarang pemasangan akan dibantu oleh PLN Icon Plus. Jika ini terwujud, Koster meyakini maka Bali Mandiri Energi akan bisa diwujudkan.
“Tidak diwajibkan (untuk hotel yang sudah berdiri), tetapi kalau (PLTS Atap) ramah lingkungan dan biaya per bulannya lebih murah, kenapa tidak memilih ini? Kalau terjadi pemadaman dari pembangkit (PLN), dia tetap bisa berjalan,” sambungnya.
“Ya, tentu tidak bisa serta-merta sekalian. Yang siap dulu, dicek dulu bangunannya, segala macam. Paling tidak, kalau bisa tahan dulu bisa 100 megawatt, tidak ada sanksi. Ngapain sanksi? Masak disuruh hemat, diberi pilihan hemat, bersih, dan berkelanjutan. Memangnya mau yang ruwet, yang mahal?” kata Koster.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan sistem PLTS Atap untuk cegah blackout ini menggunakan sistem baru, terintegrasi smart grid. “Yang masyarakat tahu khan yang penting di saklar begitu menyalakan hidup. Sumbernya di mana tidak pernah ini (tahu) khan? Tugas pemerintah adalah yang sumbernya harus dari energi bersih,” kata Setiawan.
Setiawan mengatakan hotel menggunakan PLTS Atap di provinsi Bali, artinya di seluruh fasilitas sebenarnya. Namun, skemanya tidak sejelas sekarang. Di era itu begitu dikeluarkan Surat Edaran, investasinya dari konsumen. Kemudian pasti akan bertanya pemeliharaannya. Menurutnya ini kebijakan energi nasional, kemudian dilihat juga regulasi daerah, khususnya di Bali sangat inline.
“Di periode kedua ini, lebih memungkinkan karena skemanya sudah jelas, tanpa investasi. Kemudian pemeliharaannya pihak pengembang. Dan ini menjadi trigger bagi IPC-IPC lainnya juga sebenarnya. Bahwa dengan skema ini bisa, dan itu pasti win-win, artinya dari sisi bisnis pasti akan menguntungkan dan keandalan terjaga, dia terintegrasi. Inilah yang melakukan hal baru yang tentunya akan menguatkan ketahanan energi di Bali,” jelas Setiawan.
Setiawan menyebutkan PLTS Atap yang sudah terpasang di Bali mendekati 20MW. “Tetapi yang PLTS Atap itu kurang lebih di 12 sampai 13 MW. Karena ada, Nusa Penida farming 3,5 MW, kemudian ada yang 2x1 MW. Dan sudah ada desain untuk yang 50 MW di utara dan 25 MW di barat artinya komitmen sudah realisasi tentunya kalau energi skala besar dan itu on grid dengan jaringan PLN pasti pusat kewenangannya,” ucap Setiawan.
Untuk PLTS Atap ini karena terintegrasi dengan sistem tujuannya di mana terjadi kelebihan produksi dapat di-support di baterai. Begitu nanti diperlukan bisa masuk dalam sistem. Bagian dari salah satu sebenarnya karena overhaul atau pemeliharaan di PLTU Celukan Bawang, Pesanggaran dari baterai ini dapat men-support. Namun kata dia, tidak bisa sekaligus, terdapat tahapan dan ini sudah dirancang oleh tim tahun ini berapa bisa terinstal hingga 5 tahun ke depan.
“Hari ini (kemarin) adalah sosialisasi, bentuk dari strategi untuk implementasi Bali mandiri energi dengan energi bersih. Memang tidak bisa seketika, ada tahapannya. Salah satu yang memungkinkan, karena sudah proven, termasuk dari BUMN kita dalam hal ini holdingnya PLN, PLN icon plus sudah siap, dengan skema teknis seperti tadi dijelaskan, dan ini Bali sebagai perintis atau provinsi pertama sebenarnya dengan skema smart grid, PLTS Atap, dibandling atau didukung, di-backup dengan baterai energy storage system,” paparnya.
Ramah Lingkungan
Dari sejumlah pembangkit tenaga listrik yang ada di Bali, masih ada yang menggunakan bahan bakar fosil yakni batu bara dan minyak solar. Seperti di PLTU Celukan Bawang Buleleng yang bahan bakarnya menggunakan batu bara.
“Maka saya memanggil pemiliknya, pengelolanya kalau saya suruh tutup tidak baik karena dia sudah berinvestasi. Saya tidak mau tahu caranya jangan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan, membuat air laut terganggu, kemudian kehidupan ekosistem di situ terganggu. Jadi harus menerapkan teknologi untuk menjadi ramah lingkungan. Dia oke,” bebernya.
Karena itu, Koster tetap mengizinkan PLTU Celukan Bawang terus beroperasi. Sebelum Koster menjadi Gubernur Bali, ia sempat mendapatkan rekomendasi untuk menambah 500 megawatt pembangkit di PLTU Celukan Bawang dengan menggunakan bahan bakar batubara.
Namun rekomendasi tersebut dicabut dan ia memanggil perusahaan yang mendapat rekomendasi ini serta meminta tidak lagi meneruskan rencana ini dengan menggunakan bahan bakar batubara.
“Kalau kamu ngotot, izin kamu yang ini yang saya cabut, bukan saja rekomendasi yang saya cabut. Izin operasi kamu ini yang akan saya cabut, habis kamu. Akhirnya dia nyerah. Menggunakan backing siapa pun juga di sana, tidak berlaku buat saya,” tandasnya.
Kemudian untuk energi ini juga, supaya bersih Koster juga melarang PLN untuk mengoperasikan PLT yang di Pemaron, Buleleng yang menggunakan bahan bakar solar. Juga melarang PLT di Pesanggaran, Denpasar. Harus diganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, gas. Sudah dilakukan, namun terdapat kendala suplai gas.
“Ini yang harus saya pikirkan dan dengan kebijakan ramah lingkungan ini saya betul-betul mengkomunikasikan, membahas bersama Bapak Menteri SDM dan PLN untuk menunjukkan satu Bali Mandiri energi dengan energi bersih. Dua kata mandiri dan energi bersih. Itu tidak bisa ditawar,” paparnya.
Penolakan penggunaan energi fosil ini ditolak Gubernur Koster dilihat dari ketergantungan Bali dengan energi fosil khususnya batu bara dan BBM. Selain itu Bali tidak memiliki resource-nya. Diakui Setiawan ini yang menjadi tantangan sebenarnya.
“Kita ingin mandiri menggunakan energi bersih tetapi resource-nya tidak ada di Bali dan ini perlu juga koordinasi intens dukungan pemerintah pusat. Artinya dengan kebijakan yang ada, ternyata kebijakan energi nasional juga arahnya adalah ke energi berkelanjutan. Jadi sangat tepat, tetapi tidak bisa simsalabim,” paparnya.
Setiawan menegaskan harus ada perencanaan yang matang karena Bali walaupun luasnya tidak seluas provinsi lain. Kemudian jumlah penduduknya tidak sebanyak di Pulau Jawa. Tetapi dari sisi ketahanan energi jadi sangat penting, rasanya mungkin karena kepulauan kecil.
“Dengan SE sebenarnya mengimbau itu. Cuman dengan sekarang ini, karena no capek, no pemeliharaan tentunya akan lebih menarik. Menarik bagi konsumen atau calon pengguna dibandingkan sebelum ada program ini.
Nah ini harapan kami dengan contoh nanti dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kota, instansi vertikal yang ada di Bali tentunya bisa mendorong industri yang lainnya ikut juga,” kata dia. (sar)
Terkendala Bangunan di Atas 10 Tahun
Seluruh kantor Pemerintahan yang ada di Provinsi Bali diminta untuk menggunakan PLTS Atap untuk mengimplementasikan Bali Mandiri Energi. Hal ini diungkapkan Gubernur Bali, Wayan Koster saat pengarahan serta sosialisasi dan skema pemasangan PLTS Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar, Kamis (15/5).
“Itulah sebabnya saya memfasilitasi tadinya mau datang ke kabupaten, tapi nanti ditolak pula omongan tidak enak karena tidak mengerti. Maka saya undang Sekda-nya,” jelas Koster.
Alasannya mengundang seluruh Sekretaris Kabupaten/Kota di Bali agar Pemerintahan Provinsi,
Kabupaten/Kota ke Bali sekalian memasang PLTS Atap. “Semua kantor pemerintahan pusat juga. OJK, BPKP, instansi pusat juga menggunakan PLTS Atap. Terus mall, hotel. Harus sampai ke semua GM (General Manajer) di Bali, termasuk vila, sekolah-sekolah, kampus, pasar, bank. Semua harus menggunakan PLTS Atap,” kata dia.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan sebagian kantor instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah menggunakan PLTS Atap termasuk kantor ESDM Bali.
“Hanya tantangannya tadi juga sudah sampaikan, dari PLN Icon Plus juga menyampaikan, salah satunya adalah struktur atap bangunan. Kita tahu bangunan gedung-gedung pemerintahan, khususnya di provinsi Bali umur bangunannya lebih dari 10 tahun. Ini jadi tantangan tersendiri,” kata dia.
“Tetapi ada alternatif juga. Contoh seperti di kantor, dimanfaatkan sebagai penunjang parkir, semacam seperti kanopi. Mungkin kami dengan tim juga sudah melakukan kajian ada prioritas pertama di tahun ini, atau di semester ini. Untuk bangunan-bangunan yang memang sudah siap untuk nantinya di-install PLTS Atap,” jelas Setiawan.
Sementara itu, Direktur PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menyatakan Provinsi Bali paling siap menjalankan PLTS Atap. Secara visi dan regulasi, hanya Bali yang dinilai paling siap mengembangkan energi bersih berbasis PLTS Atap.
“PLN Icon Plus hadir mendorong PLTS atap di masyarakat baik bisnis dan residensial secara bertahap, karena di Indonesia rasanya kita masih sangat jauh dari negara tetangga dalam mengadopsi PLTS Atap,” kata Ari Rahmat kemarin.
Dia menjelaskan, PLN melihat semangat pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan program PLTS Atap, termasuk pemerintah provinsi Bali. “Kami secara khusus melihat Provinsi Bali yang punya visi dan paling siap mengembangkan energi bersih khususnya PLTS Atap,” katanya.
Ia mengatakan, dalam menghadapi tantangan energi bersih saat ini, PLN grup merespon dengan sangat aktif termasuk memberikan layanan suplai energi di Bali. Untuk itu mewakili developer panel surya d ibawah PLN grup, pihaknya harus memastikan kesiapan sistem PLN dalam mengelola PLTS Atap di Bali.
“Sistem PLN harus mampu mengelola fluktuasi energi matahari. Karena berbeda dengan mengelola gunakan energi fosil. Seperti yang terjadi di Eropa Selatan beberapa waktu lalu,” katanya.
PLN Grup katanya mendorong tumbuhnya PLTS Atap dengan memikirkan secara komprehensif agar tumbuhnya didukung dengan kesiapan sistem, jangan sampai saat naik turun matahari dan sistem PLN tak siap.
“Inovasi kami saat ini mengkembangkan Smart PV Rooftop dan juga BASE (battery energy storage system) atau sistem baterai yang terintegrasi dengan smart grid PLN menuju Bali mandiri energi dengan energi bersih,” katanya. (sar/ali)
SEPAKAT! Koster dan 4 Kepala Daerah Anggarkan Rp 56,3 M untuk Transportasi Publik Metro Dewata 2026 |
![]() |
---|
Datangkan Rp 1,5 T APBN, Koster akan Bangun Parkir Pura Batur, Underpass dan Jembatan Kuning |
![]() |
---|
KOSTER & 4 Kepala Daerah Anggarkan Rp56,3 Miliar untuk Transportasi Publik Metro Dewata Tahun 2026 |
![]() |
---|
KOSTER Datangkan APBN Rp1,5 T Bagi Bali, Buat Parkir Pura Batur, Underpass Jimbaran, Jembatan Kuning |
![]() |
---|
Abrasi Terparah di Pantai Selatan Bali, Gubernur Koster Koordinasi ke DPR Buat Raperda Penanganan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.