BUNTUT Blackout, DPRD Bali Minta Tanggungjawab PLN Atas Kerugian Masyarakat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Komisi dua dan tiga DPRD Bali adakan Rapat Koordinasi terkait program kerja PLN UID Bali Tahun 2025 pada, Senin 19 Mei 2025 di Gedung DPRD Bali. 

Pada rapat tersebut dihadiri oleh, Agung Bagus Pratiksa Linggih selaku Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa dan I Putu Eka Astawa selaku Senior Manager Distribusi PLN UID Bali serta jajaran anggota komisi dan PLN UID Bali. 

Baca juga: Ketua DPRD Bangli Harapkan MBG Berdampak Positif pada Ekonomi Lokal

Pada rapat tersebut, Ketua dan Anggota Komisi menanyakan perihal Blackout di Bali yang terjadi beberapa waktu lalu termasuk dampak pada kerugian masyarakat. 

Seperti Agung Bagus Pratiksa Linggih selaku Ketua Komisi 2 DPRD Bali, menjelaskan kerugian yang dialami masyarakat sudah termasuk kerugian negara. Dan sektor yang paling berpengaruh adalah sektor pariwisata terutama UMKM. 

Baca juga: Viral! Nenek Berusia 93 Tahun di Bali Tertatih Hadiri Sidang Jadi Terdakwa Pemalsuan Silsilah

“Ini lebih terdampak daripada usaha-usaha menengah atas karena mereka tidak punya genset, warung-warung harus tutup. Kejadian blackout terjadi awal bulan dimana rata-rata masyarakat itu baru belanja bulanan di pasar, supermarket jadi satu kulkas basi, mungkin teman-teman disini bisa beli lagi kalau masyarakat menengah ke bawah ini bagaimana?,” ungkap Ajus Linggih. 

Lebih lanjutnya, Ajus Linggih kembali mempertanyakan dimana tanggungjawab PLN atas kerugian-kerugian masyarakat selama Blackout. 

“Pertanggungjawaban PLN seperti apa? Juga orangtua dan bayi, saya kebetulan punya bayi Asi jadi basi semua susu formula tidak bisa dihangatkan. Ini juga kerugian negara karena juga dirasakan oleh masyarakat. Lalulintas juga mati macet dimana-mana karena lampu lalulintas mati saat blackout. Juga hari Sabtu merupakan hari raya kuningan dan mati berjam-jam. Jadi banyak sekali dampak ekonomi masyarakat yang merupakan hasil dari PLN,” imbuhnya. 

Selama kata Ajus Linggih rumah-rumah yang mampu menghasilkan energi tidak boleh benar-benar mandiri energi sehingga saat malam hari tetap membeli listrik ke PLN. Dijelaskan juga kebijakan pemerintah agar PLN dapat memonopoli distribusi listrik. 

“Sayangnya tidak dibarengi tanggungjawab pada masyarakat. Harapan saya dari PLN ada bentuk ganti rugi terhadap masyarakat Bali bagaimanapun kebijakannya tidak bisa selesai dengan hanya minta maaf,” sambungnya. 

Serupa dengan Ajus Linggih, Rai Warsa selaku Anggota Komisi III DPRD Bali mengatakan PLN terkesan seperti angkat tangan pada kejadian Blackout beberapa waktu lalu di Bali. Terlebih pada masyarakat yang telat membayar saja, listrik langsung dipadamkan.