71 Ribu Potensi Pemilih Baru di Bali, KPU Perkuat Data untuk Pemilu 2029

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mencatat adanya 71.939 potensi pemilih baru.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025. Angka ini menjadi perhatian utama dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2029 mendatang.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas. 

Ia mendorong seluruh jajaran untuk bekerja cerdas dan cepat, meskipun tanpa anggaran tambahan. “Pemutakhiran data ini adalah fondasi demokrasi. Pemilu berkualitas dimulai dari data pemilih yang bersih dan mutakhir. Kita tidak bisa kompromi soal ini,” tegas Lidartawan dalam rilisnya Kamis, 5 Juni 2025.

Baca juga: KOSTER Hadiri PKB XLVII Tahun 2025, Izin Sehari Ikuti Retret Gelombang 2, Undang Prabowo Hadir Juga!

Baca juga: FAKTA BARU! Kakek yang Divonis 3 Bulan Penjara di PN Denpasar Ngaku Dimintai Uang Rp 1 Miliar

Sementara itu, materi teknis disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, I Wayan Gede Budiartha, dan Ni Ketut Arini dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Bali. 

Mereka memaparkan data turunan dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang mencakup tujuh kategori, seperti pemilih baru, pindah masuk dan keluar, meninggal, hingga pemilih ganda. 

Data dari Aplikasi SIDALIH menunjukkan adanya 71.939 potensi pemilih baru, 33.276 pindah masuk, 28.070 pindah keluar, serta 8.722 data pemilih meninggal.

Angka-angka tersebut memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut oleh KPU kabupaten/kota untuk memastikan validitasnya.

“Jumlah potensi pemilih baru ini sangat signifikan. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini akan menjadi lompatan partisipasi pemilih di Pemilu 2029, khususnya dari generasi muda,” ujar Agus Darmasanjaya.

Ia juga mengajak seluruh instansi untuk memperkuat sinergi, menjadikan Bali sebagai contoh nasional dalam pengelolaan data pemilih yang akurat dan transparan. (*)