Bentuk Kelas Inklusi, Disdikpora Targetkan Ekseksusi Tahun Ini, Buleleng Siap Usulkan Tambahan GPK 

TRIBUN-BALI.COM - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng segera membentuk kelas inklusi, bagi siswa yang butuh pendampingan belajar. Rencananya kelas inklusi akan dibuat menggunakan sistem gugus. 

Pembentukan kelas inklusi ini menindaklanjuti masukan dari anggota DPR RI saat kunjungan kerja di SMA/SMK Bali Mandara belum lama ini. Sekretaris Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata menyebut jika masukan dari DPR RI telah menjadi atensi dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora. Bahkan ditargetkan terbentuk tahun ini.

Sesuai rencana, kelas inklusi dibentuk menggunakan sistem gugus. Di mana layanan pendampingan belajar, dilakukan pada sekolah yang memiliki ruangan serta Guru Pendamping Khusus (GPK).

Baca juga: MOBIL Tinggal Kerangka! Parkir di Tanah Orang Lain, Xenia Mustika Diduga Dibakar di Nusa Penida Bali

Baca juga: Tambah 3 Kasus Positif di Jembrana, Anjing Serang Warga Sumbersari Positif Rabies

"Di gugus inilah siswa akan mendapat layanan. Jadi tidak serta-merta siswa secara eksklusif ada di kelas berbeda. Tetapi secara khusus di waktu-waktu tertentu, siswa akan mendapat pendampingan," ungkapnya, Jumat (6/6).

Lanjut dijelaskan, gugus ini fungsinya hanya untuk pendampingan saja. Sebab pembelajaran secara intens tetap dilakukan di satuan pendidikan. 

Sesuai rancangan awal, kelas inklusi nantinya dibentuk per wilayah. Yakni Buleleng Timur, Tengah dan Barat. Siswa yang memerlukan layanan pendampingan belajar, nantinya akan direkomendasikan untuk ikut di salah satu sekolah yang telah ditunjuk. "Siswa nantinya akan difasilitasi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk misalnya transport antar jemput," ucapnya. 

Pihak Disdikpora saat ini masih melakukan pemetaan lokasi yang pas untuk pembentukan gugus. Menurut Surya Bhrarata, gugus ini harus berada pada lokasi dengan siswa terbanyak yang membutuhkan layanan, agar mudah diakses. 

"Kami juga perlu hitung dari sisi kesiapan pihak sekolah. Karena sekolah dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka harus atur waktu kapan harus melakukan pendampingan," imbuhnya. 

Selain mencari lokasi yang pas untuk kelas inklusi, Disdikpora juga tengah melakukan pemetaan GPK. Tujuannya agar bisa diusulkan penambahan GPK, mengingat jumlahnya sangat sedikit. 

"GPK di Buleleng hanya ada 6 orang. Masing-masing dua orang di jenjang TK, SD, dan SMP. Kemungkinan kalau ada program pelatihan dari kementerian, kita akan usulkan lagi guru-guru untuk menjadi GPK," ucapnya. (mer) 

Dorong Kelas Inklusi

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI Ketut Kariasa mendorong optimalisasi sekolah dengan mengadakan kelas inklusi. Menurutnya masih banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah luar biasa (SLB) lantaran secara fisik tidak cacat. Padahal disabilitas intelektual mempengaruhi pola pikir, logika, serta kemampuan membaca hingga menulis. 

"Anak-anak berkebutuhan khusus seperti disleksia maupun disabilitas intelektual ada di semua daerah. Tak terkecuali di Buleleng. Karenanya setiap sekolah wajib punya kelas inklusi, minimal satu," ucapnya. (mer)