Jumlah BSU Tak Signifikan Secara Agrerat, Dinilai Merupakan Solusi Jangka Pendek 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah pusat tengah mempersiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Rencananya BSU senilai Rp300 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan yakni pada Bulan Juni dan Juli. 

Bantuan ini menyasar pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian BSU ini menjadi salah satu dari lima paket stimulus pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: CATATAN KELAM Desa Songan Kintamani, 2 Pembunuhan Sadis, Perselingkuhan dan Tajen

Tanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Ida Raka Suardana, S.E., M.M mengatakan, pemberian BSU di tengah dinamika ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19 khususnya Bali menimbulkan beragam pandangan terkait efektivitasnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sektor informal dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali, suntikan dana meski berskala mikro dapat menjadi pemicu konsumsi RT dalam skala terbatas. 

Baca juga: PENYEBAB AWAL! Mabuk Mangku Luwes Datangi Lokasi Tajen, Komang Alam Pun Lakukan ini

“Penerima BSU cenderung menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok harian seperti pangan, transportasi, dan pulsa, yang secara tidak langsung akan mendorong perputaran uang di tingkat mikro," jelasnya pada, Selasa 17 Juni 2025.

Namun mengingat jumlah bantuan yang tidak signifikan secara agregat, pengaruh BSU terhadap indikator ekonomi makro supaya pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan cenderung terbatas dan bersifat jangka pendek. Menurut Prof. Raka, efektivitasnya lebih terasa sebagai jaring pengaman sosial daripada instrumen penggerak utama ekonomi daerah.

Di sisi lain kata dia, distribusi BSU yang tepat sasaran dan dilakukan secara konsisten dapat menjaga stabilitas sosial, menciptakan rasa kehadiran negara di tengah tekanan ekonomi, serta memberi ruang napas sementara bagi masyarakat kelas bawah. 

Meski nilai bantuan ini relatif kecil, yakni sekitar Rp600.000 untuk dua bulan, menurutnya BSU tetap memiliki potensi untuk memberikan dampak psikologis dan ekonomi, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah yang menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.

"Untuk Bali yang ekonominya sangat tergantung pada sektor jasa dan konsumsi domestik, intervensi pemerintah seperti BSU tetap diperlukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang inklusif. Meski tidak menjadi solusi struktural, BSU berperan dalam menjaga agar konsumsi masyarakat tidak jatuh lebih dalam, sehingga mampu menopang permintaan domestik pada level paling dasar," tutupnya.