Koster Sebut Sisa Hutang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akan Lunas di Periode Kedua 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Gubernur Bali, Wayan Koster sebut sisa hutang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjamnya pada periode pertama akan lunas menjelang ia berakhir di periode kedua, tahun 2028.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan pembayaran hutang sebanyak tiga kali pembayaran dengan nominal Rp243,46 miliar setiap tahunnya. 

Hal itu disampaikan usai pemaparan  rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Wiswa Sabha beberapa waktu lalu.

Baca juga: Anggota DPRD Klungkung Minta Pemda Kurangi Program Seremonial

Seperti diketahui Pemprov Bali ajukan utang PEN saat Pandemi Covid -19 sebesar Rp 1,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Gunaksa , Klungkung

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2026 anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6,330 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp. 7,164 triliun lebih. Sehingga  terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 834,375 M lebih (13,18 persen dari Total Pendapatan Daerah atau 11,64?ri Total Belanja Daerah).

Baca juga: Urai Kemacetan di Kintamani, Polisi Siaga Penuh 

Selain defisit sebesar Rp. 834,375 M lebih yang memerlukan sumber pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama, masih ada Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 568,464 M lebih (Cicilan Dana PEN Rp. 243,464 M lebih ditambah Penyertaan Modal di BPD Rp. 125 miliar dan di Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) Rp. 200 miliar."Belum (Utang PEN). Lagi dikit tahun 2028 (lunas)," katanya. 

Sementara itu dari DPRD Bali meminta Gubernur Bali lebih hati-hati menggunakan anggaran yang terbatas.  

Koster juga diminta menggali potensi yang lain menambah pendapatan daerah. Terlebih, defisit diperkirakan Rp 834 miliar, dan juga pembiayaan lain sebesar Rp 325 miliar dan ditambah  cicilan utang PEN.

Maka, diperlukan sumber dana sebesar Rp 1,4 triliun menutup kekurangan. Gde Kusuma Putra yang membacakan pendapat akhir dan rekomendasi Raperda APBD 2026 menyebut, kekurangan dana itu akan  ditutup dengan Silpa."Diperlukan sumber Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 1,402 T lebih yang diproyeksikan akan ditutup dari SiLPA Tahun 2025," terang Kusuma Putra. 

Keperluan Dana untuk melaksanakan Pembangunan yang selalu meningkat setiap Tahun,   Dewan Bali  mengingatkan untuk menciptakan sumber dana baru."Tidak surut-surut untuk mengingatkan dan mendorong Pemerintah Provinsi Bali guna terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru agar kapasitas fiskal keuangan Daerah lebih baik," tandasnya.