MINTA Bali Dapat Insentif Bangun Infrastruktur, Sumbang Hampir Setengah Devisa Pariwisata Nasional

Menjadi Catatan untuk Dimasukkan ke RUU Kepariwisataan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengapresiasi masukan Gubernur Koster dan menyatakan bahwa poin-poin tersebut telah menjadi catatan Komisi VII untuk dimasukkan dalam RUU Kepariwisataan.

"Itu untuk di undang-undang pariwisata. Di mana daerah-daerah yang memang pariwisatanya itu menjadi penunjang ekonominya, itu diberi treatment khusus. Misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur. Nah, ini harus diminta Pak Koster masuk di dalam RUU pariwisata yang ada," ujar Evita.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan RUU masih berlangsung karena ada beberapa poin yang belum disepakati antara DPR dan pemerintah, termasuk soal pembentukan badan promosi pariwisata dan sumber pendanaannya.

"Masih ada beberapa poin yang belum cocok nih kita sama pemerintah. Kita masih nego-nego. Misalnya dalam pembentukan badan promosi pariwisata, apakah itu anggaran APBN, apakah itu anggaran swasta mandiri," jelasnya.

Evita juga mendorong agar modul pariwisata dimasukkan dalam pendidikan formal, sehingga masyarakat dapat terlibat lebih aktif dan sadar akan pentingnya menjadi tuan rumah yang baik dalam sektor pariwisata.

"Kalau kita masukkan ke pendidikan formal, itu kan masyarakatnya yang kita didik. Bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi host untuk orang asing," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa arah pengembangan pariwisata ke depan harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, termasuk pengaturan tata ruang di kawasan destinasi wisata.
"Kita inginnya kan pariwisata ini berkualitas dan juga berkelanjutan. Itu yang paling penting," tutupnya. (sar)