SD di Klungkung Bali Hanya Dapat 1 Siswa Baru, Disdikpora: Proses Belajar Tetap Berjalan

Penyebab utama dari minimnya sekolah tersebut mendapat siswa, karena jumlah anak usia sekolah di wilayah itu memang sedikit.

Sehingga saat ini pihak Dinas Pendidikan berencana akan melakukan regrouping, terhadap sekolah-sekolah yang masih minim siswa.

"Rencana regrouping sampai saat ini masih berproses," jelas Sarjana. 

Dewan Minta Sekolah di Denpasar Tidak Menerima Titipan

SPMB jalur domisili kini sedang berjalan.

Diharapkan pelaksanaan jalur terakhir SPMB ini berjalan baik, tidak ada titipan dan tidak menimbulkan pembicaraan negatif di masyarakat.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya, Selasa 15 Juli 2025.

Secara umum, Agus melihat penerimaan murid baru saat ini semakin baik dari pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama untuk SMP. 

"Jalur domisili saat ini dengan memberikan tiga pilihan sekolah memberi peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri ketimbang jalur zonasi tahun sebelumnya yang hanya memberikan satu pilihan karena memang banyaknya dan lokasi sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendaftar sekolah harus diakui belum ideal," kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Namun perlu ada antisipasi agar tak ada "pakrimik" di masyarakat jika ada siswa yang tak diterima di jalur tersebut.

"Hanya saja dengan tiga pilihan tersebut, bila nanti ada anak yang tidak masuk pada pilihan pertama atau malah tidak diterima pada seluruh pilihannya, maka pelaksana harus mampu menjelaskan dengan baik teknis seleksinya kepada masyarakat agar tak menjadi pakrimik di masyarakat karena teknis seleksinya tentu tidak sesederhana model jalur zonasi," paparnya.

Sementara itu, bertambahnya kuota untuk jalur domisili sebesar 1616 karena sisa kuota dari yang mendaftar jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi baginya merupakan hal yang baik. 

Dan ia meminta panitia pelaksana dan semua pihak tetap tegak lurus aturan dan mekanisme yang ada.

"Tidak bermain dengan menerima titipan sehingga menghilangkan hak yang seharusnya diterima, saya rasa masyarakat akan bisa mengerti dan menghormati ketika anaknya tidak diterima di sekolah pilihannya," imbuhnya.

Agus menyatakan, masyarakat juga perlu tahu kemampuan pemerintah untuk menyediakan sekolah negeri sangat terbatas.