Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Bali Akan Buat Program Bedah Rumah Rp 100 Juta

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan program bedah rumah dengan nominal Rp100 juta perunit. 

Rencananya, program ini ditargetkan akan menjangkau minimal 1.000 rumah setiap tahunnya mulai dari tahun 2026. 

Tak sendiri, program ini akan dijalankan Pemprov Bali dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 15 Juli 2025. 

Baca juga: RESPON Insiden Penembakan WNA Australia di Bali, Giri Prasta: Disetiap Negara Pasti Ada Persoalan 

“Bantuan bedah rumah yang akan dirancang ke depan ini, minimal satu orang KK ini dia dapat Rp100 juta. Artinya betul-betul tuntas akan pembangunan itu. Tidak lagi ketika ada bantuan beliau ini juga susah untuk minjam uang lagi ke mana-mana karena beliau wajib dibantu. Dan nanti ada kajian khusus tentang hal ini,” ucap Giri Prasta. 

Ia menyebut, untuk Pemprov Bali sendiri, apabila target 1.000 rumah per tahun direalisasikan, maka akan dibutuhkan alokasi anggaran senilai Rp100 miliar per tahun. Belum termasuk kontribusi dari kabupaten/kota maupun sektor swasta.

“Misalkan kalau Provinsi Bali ada 1.000 rumah, itu dananya sudah Rp100 miliar. Belum lagi kabupaten/kota, sehingga 5 tahun ini saya kira untuk mengurangi kemiskinan di Bali akan bisa sekali,” lanjutnya.

Giri Prasta menjelaskan bahwa program ini bukan hanya menyasar pembangunan fisik rumah, namun juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan papan.

“Wajib yang dimaksud dengan pangan, sandang dan papan. Pangan itu paling tidak makanan. Sandang itu tempat tinggal, listrik, air minum, pakaiannya. Papan ini rumah. Itu yang saya sebut tadi dengan program bedah rumah,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Giri Prasta menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus berpijak pada enam prinsip dasar pembangunan yang meliputi: pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement.

“Salah satu contoh ketika kita berbicara masalah pro-poor itu adalah pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program ini. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh komponen pemerintahan, termasuk dinas teknis seperti Perkim dan Dinas Sosial, dapat bekerja terpadu untuk memastikan efektivitas program.

“Kami nanti akan melaksanakan gerakan ini ke kabupaten/kota, bersama tim semua. Termasuk tim yang full, dan misalkan ada Perkimnya, ada Dinas Sosial, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Giri Prasta juga menyinggung pentingnya peran data akurat dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan.