KUR Produksi Rp79,6 T, Menteri UMKM Sebut Hampir Target 60 Persen, 3 Strategi Hadapi Dampak Tarif AS

TRIBUN-BALI.COM  - Pemerintah mencatatkan capaian positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang semester I-2025. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya proporsi KUR produksi yang tersalurkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kualitas pembiayaan UMKM.

“Dalam rapat Komite Pembiayaan untuk UMKM pekan lalu, kami mendapat apresiasi karena target penyaluran KUR produksi sebesar 60 persen berhasil dicapai. Alhamdulillah per hari ini (kemarin) KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%,” ujar Maman saat konferensi pers di Gedung Kementerian UMKM, Jumat (18/7).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pergeseran strategi dari sekadar mengejar volume pembiayaan, menuju arah peningkatan kualitas distribusi KUR. Penyaluran ke sektor produksi menjadi indikator penting, karena dinilai mampu mendorong keberlanjutan dan peningkatan kelas pelaku usaha.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat ke 7.311,9, Ini Sebabnya! 

Baca juga: KISAH Anak Nelayan dari Buleleng Tembus ITB Via Jalur Prestasi, Dea Bantu Ibu Jualan & Jaga Adiknya

Secara total, penyaluran KUR hingga akhir Juni 2025 tercatat sebesar Rp 132,7 triliun, tumbuh 44,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah debitur yang menerima pembiayaan mencapai 2.293.631 pelaku usaha. Dari angka tersebut, sebanyak 1.055.145 merupakan debitur baru, sementara 1.080.057 lainnya termasuk dalam kategori graduasi, yakni UMKM yang naik kelas dari kategori super mikro ke mikro, mikro ke kecil, atau kecil ke menengah.

Maman menambahkan, target UMKM graduasi tahun ini sebesar 1,2 juta pelaku usaha, dan hingga Juni sudah terealisasi 1 juta. “Insya Allah sampai tahun depan akan ada lompatan signifikan dalam jumlah UMKM yang naik kelas melalui program KUR,” jelasnya.

Pemerintah berharap momentum ini dapat terus berlanjut, seiring dengan upaya memperkuat kapasitas produksi dan memperluas akses pembiayaan berkualitas bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. 

Kementerian UMKM menegaskan telah menyiapkan strategi antisipatif guna menghadapi potensi masuknya produk-produk impor dari Amerika Serikat, menyusul keputusan pemerintah AS menurunkan tarif impor terhadap produk asal Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Maman menyambut baik keputusan tersebut sebagai hasil diplomasi ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar pelaku UMKM tidak menjadi korban dari pasar terbuka.

Untuk itu, Kementerian UMKM telah menyiapkan tiga strategi utama guna memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di tengah potensi serbuan barang impor. 

Pertama adalah percepatan penerbitan izin usaha mikro terus didorong untuk memperkuat legalitas pelaku UMKM. “Kami melakukan pelayanan kemudahan perizinan kepada usaha mikro kita dan dengan hasil yang karena ada kolaborasi yang luar biasa dan hasil peningkatan volume jumlah penerbitan perizinan itu cukup signifikan,” ujarnya saat di temui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (18/7).

Kedua, perluasan akses pembiayaan menjadi fokus. Pemerintah mendorong keterlibatan berbagai institusi keuangan, mulai dai Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, modal ventura, hinga fintech lending (pinjaman daring). 

“Institusi keuangan yang men-support UMKM ini bukan hanya institusi bank himbara kita, tapi bank swasta juga ikut berkontribusi, pihak-pihak venture capital, lembaga institusi fintech dan yang swasta juga ikut men-support akses pembiayaan,” jelas Maman.

Ketiga, strategi penguatan pasar domestik dikedepankan sebagai tameng utama. Pemerintah tidak hanya fokus pada ekspor, tetapi juga menjaga agar pasar domestik tidak diserbu barang impor.

“Jangan sampai pada saat kita dorong semua ekspor tapi kita tidak fokus untuk memenuhi pasar domestik akhirnya barang impor masuk,” tegasnya.