Gubernur Sentil DPR dan DPD RI di Sosial Media, Tegaskan Pengawasan Polemik di Bali dilakukan DPRD 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Gubernur Bali, Wayan Koster ingatkan persebaran informasi di media sosial yang terkesan hanya untuk mencari popularitas.

Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Paripurna ke-26 DPRD Bali, di Gedung Wiswa Sabha, Senin 28 Juli 2025. 

“Hati-hati, sekarang banyak pemain media sosial yang mencari popularitas melalui media sosial untuk hanya kepentingan suara. Enggak gampang seperti diurus. Tuntas apa enggak?

Enggak ada. Hanya ngoceh doang, omong kosong. Omon-omon, cek satu-satu. Ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, apa yang diselesaikan? Di mana bentuknya apa, kapan, berapa besar? Enggak ada. Enggak ada. Jadi jangan asal ngomong,” kata, Koster. 

Baca juga: DISABET Ayam Taji Hingga Tewas di Denpasar, Berikut Kesaksian Lengkap Wayan Jeger di TKP Tajen

Lebih lanjutnya, Koster mengajak semua pihak agar bersatu seperti Pemprov Bali dan DPRD untuk menjaga polemik yang ada di Bali. 

“Menjadi DPR-RI juga DPD RI, tugasnya berjuang di jalan Jakarta itu apa oleh-oleh untuk dibawa ke Bali. Bukan ngetokkin yang di Bali ini. Pengawasan di Bali ini dilakukan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Bali. Bukan oleh yang lain,” tandasnya. 

Baca juga: JEGEG Pirang Karangasem Digerebek Tim Polsek Kubu, Dikenal Ternak Babi, Padahal Lakukan ini

Koster menegaskan, pengawasan terhadap polemik yang ada di Bali hanya dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali yang memiliki kuasa. Sementara pada Kabupaten Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota. “DPR di tugasnya DPR, urusannya itu adalah kementerian. Bagaimana berjuang agar APBN bisa mengalir ke Bali? Bagaimana berjuang agar infrastruktur bisa masuk kembali? Begitu,” pungkasnya. 

Terlebih, sambung Koster masih ada beberapa item di Undang-Undang Nomor 5 tentang Provinsi Bali yang dapat diperjuangkan. Namun tak ada perwakilan DPD atau DPR RI yang berbicara mengenai hal tersebut. Terdapat Perda tentang tanggung jawab sosial, tanggung jawab APBN untuk budaya, desa adat, ada dalam UU Nomor 15 tersebut. 

“Itu yang diperjuangkan saya kira, itu baru pejuang namanya. Kalau ngerecokin sekolah ini ini, Itu mah urusan di sini, aduh. Jadi menurut saya kalau sampai itu direcokin terus itu sebenarnya tidak menghormati ke Dprd Provinsi Bali, tidak menghormati DPRD Kabupaten Kota se-Bali, karena tugasnya seperti diambil alih,” terangnya. 

“Tahu enggak tata cara untuk menjalankan bagaimana pemerintahan negara. Itu harus paham. Jadi jangan asal aja gitu. Ada orang di luar itu. Jadi kacau kita luung-luung bin mau kocok (bagus-bagus lagi mau dikocok),” paparnya. 

Menurutnya ia kembali menegaskan jika ada polemik agar diselesaikan bersama dan tak menimbulkan polemik di media sosial untuk sesuatu yang tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah. 

“Yang kita butuhkan adalah cara-cara beradab, berkeadaban, bermartabat untuk mengurusi Bali ini semua. Sama-sama kita kalau begitu ayo pulih. Kita kurang duit nih kita carikan di pusat,” tutupnya.