Gubernur Bali Koster Sebut Ada Pihak Ingin Adu Domba MDA dengan Desa Adat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi polemik yang ada di Majelis Desa Adat (MDA) Bali belakangan ini. 

Koster menyebutkan ada pihak yang ingin mengadu domba MDA dengan desa adat. 

“Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa ada yang mengganggu desa adat, saya tidak tahu. Ada yang menginginkan agar desa adatnya tidak kuat seperti sekarang, tahu saya,” jelas Koster pada Rapat Paripurna ke-26 DPRD Bali, Senin 28 Juli 2025. 

Koster mengatakan ketika desa adat ini lemah, tak ada satupun yang peduli. 

Baca juga: TEGASKAN Tak Larang Indomaret! Koster: Bukan Larang 100 Persen Tapi Dikendalikan

Sekarang begitu desa adat kuat, menurutnya ada pihak yang ingin mencoba mengadu domba antara desa adat dengan MDA. 

“Ada yang ingin mencoba mengadu domba Desa Adat dan MDA. Bahwa ada yang kurang-kurang sedikit, iya. Belum sempurna, iya. Tapi kondisi sekarang sudah jauh lebih bagus daripada situasi sebelumnya. Maka kalau ada yang mengusik ini, akan saya hadapi. Semua akan saya hadapi. Siapapun juga orangnya,” tegas Koster. 

Untuk menghadapi adu domba tersebut, Koster menuturkan tak memerlukan banyak orang ia bisa lakukan hal tersebut sendiri sebagai Gubernur Bali. 

Ia menegaskan tidak takut, karena Desa Adat adalah warisan dengan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih kokoh dan utuh desa adat berjumlah 1.500. 

Jika Desa Adat diusik, Koster menegaskan apa yang akan diandalkan ke depan untuk masa depan Bali sebab Bali tidak memiliki minyak, gas dan batubara. 

Bali hanya memiliki budaya berbeda dengan daerah-daerah yang memiliki tambang yang setiap hari dikeruk dan lama-lama habis serta meninggalkan masalah warisan lingkungan.

“Tapi kalau budaya dia kita jaga, dia tidak akan pernah habis. Karena ada di pikiran, ada di rasa, ada di pelaku. Jadi sepanjang pelaku itu ada, maka budaya di mana ini akan selalu kokoh, enggak akan pernah mati,” sambungnya. 

Sektor pariwisata paling besar membuat ekonomi Bali dapat bertumbuh sebab hulunya budaya. 

“Siapa hulunya ini? Penjaganya desa adat, enggak ada yang lain,” ujarnya.

Koster pun mengajak seluruh anggota DPRD Bali untuk mengelola perbedaan pendapat dengan sebaik-baiknya dan mencari solusi yang tepat tanpa harus berpolemik secara terbuka di ruang publik. 

Sebab Koster menilai hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keberadaan desa adat.