DPRD Bangli terima penyampaian RAPBD Tahun 2026

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - DPRD Bangli bersama Pemkab Bangli, Bali, menggelar sidang paripurna penyampaian rancangan APBD, Senin 20 Oktober 2025.

Rancangan anggaran ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Bangli periode 2025-2029, yang berfokus pada pembangunan holistik di era Bali Baru. Sebagai gambaran pendapatan daerah  dirancang Rp1,140 triliun lebih.

Rancangan Peraturan (Ranperda) APBD Tahun 2026, disampaikan Wabup I Wayan Diar dalam Rapat Paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika, didampingi Wakil DPRD Bangli I Komang Carles dan I Nyoman Budiada.

Wabup Wayan Diar menyampaikan, meskipun Pemkab Bangli saat ini menghadapi kendala fiskal, termasuk penghapusan alokasi fisik untuk inspeksi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk infrastruktur.  

Baca juga: Kasus Kematian Timothy Jadi Sorotan, Rai Mantra Datangi Rektorat Unud: Jangan Ada Korban Baru

Baca juga: Viral Video Petani Lempar Bunga Gumitir ke Sungai, Harga Terjun Bebas, Harga Per Kg Hanya Rp6.000

Namun prioritas dana yang dialokasikan tetap, mencakup dukungan untuk bidang-bidang pembangunan penting seperti pendidikan, pelestarian budaya, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. 

“Dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pemerintah daerah tetap teguh dalam komitmennya untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna mendorong kemajuan daerah,”ujarnya.

Terkait rancangan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,140 triliun, Diar mengungkapkan pendapatan ini dirancang bersumber dari PAD Rp 298 miliar, yang bersumber dari penerimaan pajak daerah Rp 99 miliar, retribusi daerah Rp188 miliar, kekayaaan dearah yang dipisahkan Rp 6 miliar dan lain-lain PAD  yang sah sebesar Rp 4 miliar. 

“Untuk ke depannya kami akan terus mengupayakan pendapatan yang signifikan dengan kerja keras dari aparat terkait, khususnya OPD penghasil,” terangnya.

Sementara terkait rancangan  transfer, lanjutnya, dirancang Rp 840 miliar, yang berasal dari  transfer pemerintah pusat sebesar Rp793 miliar dan transfer antar daerah Rp47 miliar.  

Sementara untuk belanja, lanjutnya, tahun 2026 dirancang  Rp1,140 triliun. Sesuai aturan dimanfaatkan untuk membiayai tiga hal yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Belanja daerah kami fokuskan untuk membiayai yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam OPD sesuai dengan  PP. No 18 tahun 2016,” ujarnya. (*)