Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Australia segera merampungkan undang-undang yang mewajibkan Facebook Inc dan Google Alphabet Inc untuk berbagi pendapatan iklan dengan perusahaan media lokal.
Hal tersebut dikatakan bendahara negara tersebut pada hari Senin (20/4/2020).
Bendahara Josh Frydenberg mengatakan dalam sebuah pernyataan, langkah itu dilakukan setelah pembicaraan dengan Facebook dan Alphabet gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengatasi keluhan para pemain media domestik bahwa raksasa teknologi terlalu mencengkram iklan sebagai sumber utama pendapatan mereka.
"Pada masalah mendasar pembayaran untuk konten, yang dicari untuk diselesaikan, tidak ada kemajuan berarti," kata bendaharawan di surat kabar The Australian.
Pasar iklan online Australia bernilai hampir A $ 9 miliar (US$ 5,72 miliar) setahun dan telah tumbuh lebih dari delapan kali lipat sejak 2005, tulis Frydenberg.
• Serikat Buruh Nyatakan Tetap Akan Gelar Aksi May Day Ditengah Pandemi Corona
• 5.000 Pemandu Wisata Kehilangan Pekerjaan, HPI Bali: Mau Banting Setir, Sulit Cari Kerjaan Sekarang
• Sejarah Panjang Rempah Pala, Dulu Mahal dan Diperebutkan Hingga Dipercaya Mampu Mencegah Black Death
Untuk setiap A $ 100 yang dihabiskan untuk iklan online di Australia, tidak termasuk iklan baris, hampir sepertiga masuk ke Google dan Facebook.
Desember lalu, Australia mengatakan Google dan Facebook harus menyetujui aturan baru untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuatan pasar mereka dan merusak persaingan, atau pemerintah akan memberlakukan kontrol baru.
Pada hari Senin Frydenberg mengatakan pemerintah sekarang telah meminta pengawas kompetisi negara itu, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) untuk mengembangkan kode etik wajib antara outlet media dan platform digital.
Rencana awal untuk membuat menerapkan kebijakan sukarela pada bulan November telah dibatalkan, kata Frydenberg.
• Daftar Kartu Prakerja Gelombang II Mulai Hari Ini, Kamu Perlu Tahu Syarat dan Jenis Tesnya
ACCC akan menyerahkan rancangan beleid itu pada Juli, untuk disahkan menjadi undang-undang segera sesudahnya, katanya.
"Masalahnya adalah beberapa informasi yang mereka berikan kepada konsumen gratis datang dari orang-orang yang telah menginvestasikan banyak uang dalam jurnalisme dan media untuk menyediakan konten itu," kata Ketua ACCC Rod Sims kepada Australian Broadcasting Corporation .
Facebook menyatakan kecewa atas langkah pemerintah pada hari Senin. “Kami kecewa dengan pengumuman pemerintah, terutama karena kami telah bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu yang disepakati,” kata Facebook.
"Kami telah menginvestasikan jutaan dolar secara lokal untuk mendukung penerbit Australia melalui pengaturan konten, kemitraan, dan pelatihan untuk industri ini," kata Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru Will Easton dalam pernyataan emailnya.
Google mengatakan akan terus bekerja sama dengan rencana kode etik media.
“Kami telah berupaya untuk bekerja secara konstruktif dengan industri, ACCC dan pemerintah untuk mengembangkan kode etik, dan kami akan terus melakukannya dalam proses revisi yang ditetapkan oleh Pemerintah hari ini,” kata juru bicara Google.(*)