Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Ranperda APBD Perubahan 2021 telah diajukan Pemerintah Kabupaten Bangli kepada DPRD Bangli, Kamis 19 Agustus 2021.
Pembahasannya pun segera digenjot melalui rapat paripurna secara estafet.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil DPRD Bangli, I Nyoman Budiada, dan I Komang Carles.
Sementara dari ekesekutif dihadiri langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.
Baca juga: Terkait Pelaksanaan Ngaben Massal di Desa Batur Bangli, Krama yang Hadir Dibatasi dan Wajib Swab
Rapat yang bertempat di Ruang Krisna Setda Bangli itu mengagendakan Penyampaian Ranperda APBD Perubahan, Pemandangan Umum, hingga Jawaban Eksekutif.
Dalam rapat paripurna dengan agenda pamandangan umum fraksi, sejumlah fraksi mempertanyakan tentang anggaran penanganan Covid-19.
Seperti Fraksi Golkar, melalui pembicaranya I Nyoman Kartika, fraksi berlogo pohon beringin itu menilai pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum bisa teratasi.
Tentunya pemerintah daerah hendaknya fokus pada penanganan pandemi di semua sektor agar masyarakat Bangli bisa merasakan peran pemerintah daerah.
“Namun kami lihat dalam perencanaan anggaran APBDP 2021 tidak ada pos anggaran ataupun penambahan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangli. Kenapa dirancang seperti itu, mohon penjelasannya?,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis pemda, melihat peningkatan angka positif covid-19 yang berujung pada perpanjangan PPKM. Sehingga berpengaruh pada semua sektor perputaran ekonomi masyarakat.
Berkenaan dengan Pandemi Covid-19, Fraksi Golkar juga menyroti tentang PAD yang dirancang naik. Padahal dari sektor pariwisata sedang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi.
“Apa parameter Pemda justru mengasumsikan PAD naik, mohon penjelasan,” ujarnya.
Prioritas skala anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 juga diungkapkan oleh Fraksi Demokrat. Melalui pembicaranya I Made Krisnawa, Fraksi tersebut mengharapkan agar Pemda tetap memprioritaskan skala anggaran untuk penanganan covid-19 dan PPKM.
Hal ini berdasarkan situasi pandemi covid-19 dan PPKM dengan berbagai level yang situasinya turun naik dan kecendrungannya berpeluang semakin meningkat.
Baca juga: BKPAD Bangli Akui Ada Efisiensi Anggaran Dari Peleburan Dinas, Riang: Diperkirakan Mencapai Miliaran
Fraksi Demokrat juga mengapresiasi Pemda Bangli yang mampu mewujudkan pembangunan sekala besar ditengah pandemi covid-19.