Baca tanpa iklan
Pasal 75 menjelaskan soal perlindungan bagi PPPK.
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
- Jaminan hari tua
- Jaminan kesehatan
- Jaminan kecelakaan kerja
- Jaminan kematian
- Bantuan hukum.
Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
Bantuan hukum yang dimaksud berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Pengembangan kompetensi Pasal 39 menjelaskan soal pengembangan kompetensi bagi PPPK.
PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
Baca juga: 37 Peserta Calon PPPK di Buleleng Tak Hadir pada Tes Uji Kompetensi Tahap Pertama
Baca juga: 31 Pelamar PPPK Guru di Bangli Tak Hadiri Seleksi Lantaran Reaktif Covid-19
Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.
Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.
Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
Penghargaan PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi keda dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 45 soal pemberian penghargaan untuk PPPK.
Penghargaan dapat berupa:
- Tanda kehormatan
- Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
- Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Daftar hak untuk guru yang lolos seleksi pppk gaji tunjangan dan cuti