Baca tanpa iklan
"Untuk pawai ogoh-ogoh sedang dikaji dari Pemprov dan MDA dengan melihat trend kasus," ujarnya, Senin (7/2).
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupatan Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, melihat situasi Covid-19 belakangan ini di Gumi Keris, Pemkab Badung akan mengambil keputusan untuk mengeluarkan edaran yang akan disesuaikan dengan perkembangan terakhir kasus Covid-19.
Tidak hanya soal pelaksanaan pawai ogoh-ogoh, termasuk juga pelaksanaan upacara yang lain agar tidak menimbulkan kerumunan dan penyebaran Covid-19.
Mantan Camat Petang ini menjelaskan, kebijaksanaan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh nantinya akan berdasarkan pada status zona banjar ataupun desa/kelurahan bersangkutan.
Desa yang zona merah dengan tingkat penyebaran kasus Covid-19 cukup tinggi, maka pawai ogoh-ogoh tidak boleh dilaksanakan.
Kemudian upacara dilakukan dengan ngubeng yang melibatkan sedikit peserta.
Di Kota Denpasar, kasus positif Covid-19 yang terus melonjak berdampak pada rencana pawai ogoh-ogoh.
Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar akan menggelar rapat terkait hal tersebut, Selasa (8/2).
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan dari arahan jajaran Forkompinda Bali dan demi pelaksanaan G20 di Bali pihaknya akan mempertimbangkan pawai ogoh-ogoh tersebut.
“Untuk ogoh-ogoh akan dirapatkan besok (hari ini, Red). Kemarin dari arahan jajaran Forkompinda Bali dan demi G20, mohon dipertimbangkan,” kata Jaya Negara seusai rapat bersama Forkompinda di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin.
Rapat ini akan mengundang Bendesa se-Kota Denpasar termasuk Sekaa Teruna atau Yowana.
Ketua MDA Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana mengatakan rapat digelar di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
Selain nasib pawai atau arak-arakan ogoh-ogoh, pihaknya juga akan menggelar rapat terkait pelaksanaan melasti serangkaian Nyepi.
Di Tabanan, Satgas Covid setempat menegaskan tidak akan ada pengarakan ogoh-ogoh dalam rangkaian Hari Raya Nyepi tahun ini.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid 19 Tabanan, I Gede Susila mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat.
Salah satunya tidak ada pengarakan ogoh-ogoh di Tabanan.
Hal itu sudah disesuaikan dengan koordinasi antara Tabanan dengan Gubernur Bali, Kapolda hingga Pangdam IX Udayana.
Baca juga: Termasuk Bali, Status 4 Wilayah Ini Naik Jadi PPKM Level 3, Luhut: Ini Bukan Akibat Tingginya Kasus
Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Mobil di Beringkit, Angin Puting Beliung Rusak Bangunan
Baca juga: Akses Jaba Pura Ditutup Tembok, Pengempon Minta Bantuan PHDI Denpasar dan Pihak Terkait
Ketua MDA Kabupaten Tabanan, I Wayan Tontra mengatakan, pihaknya mengaku belum berkoodinasi dengan Pemkab Tabanan terkait pembatalan arakan ogoh-ogoh.
Pihaknya mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu.
(*)