Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meragukan kemampuan incinerator dalam menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya. Hingga kini, pengelolaan sampah dengan alat pembakar tersebut dinilai belum memberikan hasil signifikan. Incinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar sampah atau limbah, terutama limbah padat, dengan tujuan mengurangi volume dan memusnahkan material berbahaya. Hal itu dari proses pengolahan sampah di Samtaku Jimbaran dan Mengwitani. Pengolahan sampah di dua tempat tersebut belum bisa dengan skala besar. 

Berkaca dari itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa belum menyetujui pengadaan insinerator pada APBD Induk Tahun Anggaran (TA) 2025. Pihaknya mengaku masih memilah-milah alat pengolahan sampah yang benar-benar menyelesaikan masalah.

“Terkait anggaran di induk 2025 ada pengadaan incenerator, sampai saat ini kita tidak saya klik, karena saya ragu alat ini benar tidak bisa mengatasi sampah. Karena saya tidak mau sekadar membuat proyek saja, tetapi saya pastikan dulu itu alat bisa menyelesaikan masalah. Maka saya terus lihat dulu, kalau memang belum pas buat apa pengadaan alat itu,” ujar Adi Arnawa, Senin (4/8).

Adi Arnawa mencontohkan beberapa lokasi yang telah menggunakan incinerator seperti Mengwitani dan Samtaku Jimbaran, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Situasi ini menurutnya menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan sampah di Badung. “Ya, salah satunya Mengwitani dan Samtaku yang menggunakan alat itu belum berhasil maksimal mengatasi sampah, sehingga pengelolaan sampah perlu dievaluasi lagi,” tambahnya.

Adi Arnawa juga tidak memungkiri adanya sejumlah wilayah di Badung, salah satunya Kecamatan Kuta, belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Saat ini, hanya Seminyak dan Kedonganan yang telah membangun fasilitas tersebut. Di luar itu, kata Adi Arnawa, pengelolaan sampah masih belum jelas arahnya.

“Kita ini harus akui secara jujur pemetaan. Setelah saya evaluasi, ternyata wilayah yang hingga kini belum bisa membangun TPS3R, seperti di Kecamatan Kuta, yang baru bisa membangun adalah Seminyak dan Kedonganan. Di luar itu tidak ada. Tetapi sampah di luar itu ada, ke mana sampah ini sekarang?” ungkapnya.

Adi Arnawa menyampaikan, pihaknya telah memanggil Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK beserta Sekretaris untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia pun menyiapkan solusi jangka pendek, yakni memanfaatkan lahan seluas 32 are di kawasan belakang Kuburan Cina, Tuban, Kecamatan Kuta untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). “Jadi, berharap sampah dari masyarakat langsung diangkut ke sana sebelum adanya pengelolaan sampah yang lebih representative,” katanya.

Di tengah tawaran berbagai teknologi pengolahan sampah, Adi Arnawa menegaskan pentingnya uji coba terlebih dahulu. Menurutnya, tidak boleh langsung percaya dengan teknologi yang diklaim bisa menyulap sampah hilang begitu saja.

“Banyak yang menawarkan teknologi ke sana. Menawarkan ini, menawarkan itu, bimbim salabim langsung hilang. Silakan trial dulu, buktikan dulu. Kalau itu teknologi benar bisa mengatasi sampah, saya akan replikasi, diterapkan ke seluruh wilayah,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati juga menyatakan akan melakukan pemantauan langsung ke desa-desa untuk mengecek keberfungsian TPS3R secara operasional. “Saya akan melakukan pemantauan di desa-desa, apakah TPS3R jalan atau tidak. Jangan sampai, nama saja TPS3R tetapi secara operasional tidak jalan,” tegasnya. (gus)