PANGGIL Pihak GWK Dilakukan Bupati Badung! Akui Jalan Itu Sempat Diserahkan Ke Badung Saat KTT G20

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, angkat bicara mengenai penutupan atau pemagaran akses jalan warga oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Bahkan dirinya mengakui saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, jalan tersebut sempat diserahkan ke Pemkab Badung.

Menurutnya saat pelaksanaan KTT G20 beberapa tahun lalu, menjadi salah satu venue yang disiapkan oleh pemerintah RI, GWK menyerahkan jalan tersebut ke Pemkab Badung.

Hal itu dilakukan untuk kepentingan perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari venue gala dinner para delegasi. 

Baca juga: TEMBOK GWK Masih Berdiri Padahal Sudah Diulti, Kemungkinan Satpol PP Akan Turun Tangan Bongkar Paksa

Baca juga: NENEK Sampai Harus Lewati Lorong Temui Cucunya! GWK Dideadline Bongkar Temboknya Jam 12 Malam Ini!

"Saat G20 itu diserahkan, memang itu menjadi jalan umum. Ketika itu ada kebijakan dari negara, karena GWK dijadikan sebagai vinue gala dinner untuk peserta G20, maka ada beberapa infrastruktur di sana memang perlu ada perbaikan," ungkapnya.

Diakui jalan tersebut pun menjadi aset Pemkab Badung, sehingga BPKD Badung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa jalan lingkar timur menjadi aset kabupaten atau jalan kabupaten.

"Kalau tanpa menjadi aset kita, tentu kita tidak bisa memperbaiki. Maka itu diserahkanlah oleh GWK kepada kita untuk bisa kita mengerjakan dan bisa kondisinya seperti sekarang ini," ujar Adi Arnawa.

Setelah diserahkan ke Pemkab Badung, lanjut Adi Arnawa menyebutkan ternyata dalam perjalanan ini ada sebagian dari ruas jalan itu status alas haknya masih tetap milik GWK. Nah ini yang akan dibicarakan nanti.

"Mudah-mudahan secepatnya persoalan GWK itu bisa terselesaikan,” katanya. Selaku Bupati Badung, pihaknya pun akan memanggil manajemen GWK, untuk mencari win win solution atas permasalahan ini, agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepemilikan aset.

"Secara prinsip tentu kita akan mencari win win solution yang pada akhirnya nanti secepatnya saya akan memanggil GWK untuk duduk bersama-sama mencari win win solutin terhadap keberatan masyarakat ini," katanya.

Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini menyebut, penyelesaian kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi bisnis semata. Aspek sosial, menurutnya, juga harus menjadi pertimbangan.

"Kita tahu bahwa dari pihak GWK mungkin punya misi lain, tapi di satu sisi juga masyarakat dari aspek sosial yang juga harus diperhatikan. Tidak bisa juga kita hanya melihat dari aspek bisnis saja, tapi aspek sosial ini juga harus diperhatikan. Tim sudah turun dan sudah melihat, apakah ada jalan keluar yang kita bisa lakukan, terutama untuk bisa membuka akses dari masyarakat kita yang ada rumahnya di dalam tembok ini," imbuhnya.

Seperti diketahui,  pada Jumat 26 September 2025 lalu, DPRD Badung juga turun melalui masing-masing Komisi, yakni  I, II, III, dan IV.

Selain anggota DPRD Badung, tampak hadir sejumlah pihak terkait, di antaranya BPKAD, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), PUPR Badung, Satpol PP Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, Perbekel Ungasan, Bendesa Adat Ungasan, Kelian Banjar Dinas Giri Darma Desa Ungasan, serta Kelian Banjar Adat Giri Darma Desa Ungasan. Pengecekan dilakukan di dua titik, yakni akses Jalan Magadha dan jalan lingkar timur yang saat ini ditutup dengan tembok oleh pihak GWK. (*)