KRISIS Sampah Ancaman Tersembunyi, Tata Kelola Pulau Dewata Harus Dibenahi, Bencana Menghantui! 

TRIBUN-BALI.COM - BENCANA banjir yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) lalu menjadi cermin rapuhnya tata kelola lingkungan di Pulau Dewata. Banjir terjadi bukan semata-mata karena hujan deras.

Meski curah hujan ekstrem tercatat hingga 245,75 milimeter hanya dalam satu hari, faktor yang memperparah dampak banjir justru berasal dari persoalan klasik: sampah yang tidak pernah ditangani tuntas! 

Tumpukan sampah yang menutup aliran sungai menyebabkan debit air luar biasa besar gagal terserap, merendam kawasan padat penduduk, dan menelan 17 korban jiwa, dengan lima orang lainnya masih hilang. 

“Situasi terakhir ini yang meninggal 17 orang, diantaranya 11 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, 3 di Gianyar. Yang 5 orang belum diketemukan yakni 2 di Denpasar, 3 di Badung.

Baca juga: KISAH Moka, Sang Anjing Bali Selamatkan Tuannya dari Bencana, Dia Jilat-jilat dan Garuk Kaki Ayu!

Baca juga: 4 Hari Korban Sekeluarga di Mengwitani Belum Ditemukan, Desa Lakukan Prosesi Pecaruan, Guru & Bendu 

Sedang dicari terus, tim bekerja terus sampai ketemu," ujar Gubernur Bali, I Wayan Koster, Sabtu (13/9/2025) malam.

Kerugian sosial dan ekologis ini menegaskan bahwa sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, melainkan ancaman nyata bagi daya dukung lingkungan dan keselamatan manusia. 

“Persoalan sampah harus ditangani di sumbernya. Tidak boleh lagi hanya dipindah, karena sudah memperparah bencana dengan korban jiwa,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu (13/9/2025) malam di Rumah Jabatan Gubernur Bali. 

Krisis ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Bali belum terintegrasi antara hulu dan hilir. Di satu sisi, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi, sementara di sisi lain infrastruktur pengolahan belum mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat. 

Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan di daerah aliran sungai, sehingga sampah plastik, organik, hingga material konstruksi menumpuk dan menjadi sumbatan fatal saat hujan ekstrem melanda. 

Menteri Hanif mengatakan sejumlah arah kebijakan baru harus dilakukan oleh pemerintah. “Kita tidak boleh lagi membiarkan persoalan sampah hanya menjadi urusan teknis pemindahan lokasi. Sampah harus diselesaikan secara tuntas di sumbernya agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan," paparnya.

Langkah strategis yang kini digagas mencakup penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pembangunan fasilitas pengolahan modern di tingkat kabupaten/kota, serta integrasi penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal. 

Pemerintah juga mendorong sinergi dengan sektor swasta dan komunitas untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. (zae)