Pemkab Jembrana Verifikasi Lokasi SPPG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal terus bertambah di Kabupaten Jembrana. 

Saat ini, sedikitnya sudah tersedia 17 SPPG. Rencananya akan bertambah lagi sesuai dengan target sebanyak 22 dapur. 

Salah satunya adalah SPPG dari kerja sama Pemkab Jembrana melalui Perumda.

Menurut informasi yang diperoleh Tribun Bali, dua dapur yang siap beroperasi bakal diresmikan bulan ini. 

Baca juga: KERACUNAN MBG? Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah, 17 SPPG di Jembrana, Terbanyak di Bali

Sehingga, bulan ini bakal ada 19 dapur atau SPPG di Kabupaten Jembrana. 

Selanjutnya ada tiga SPPG mulai dari Pemkab, TNI dan juga yayasan mandiri. 

“Saat ini masih berproses (rencana bangun dapur sehat),” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra saat dikonfirmasi, kemarin. 

Dia menjelaskan, rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) dari Pemkab Jembrana masih dalam bentuk usulan tanah dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ada dua lokasi yang rencananya menjadi lokus pembangunannya. 

“Ada di Kecamatan Mendoyo dan Melaya. Namun saat ini masih menunggu hasil verifikasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Jika sudah fix, SPPG dari Pemkab Jembrana bakal menjadi salah satu dari total target 22 pembangunan SPPG di Kabupaten Jembrana. Per dapur bakal melayani rata-rata 3.000 orang penerima manfaat. 

Terpisah, Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah menjelaskan, selama ini Kabupaten Jembrana menjadi salah satu wilayah dengan capaian MBG paling luas di Bali. 

Tercatat, saat ini sudah ada 17 dapur sehat yang melayani siswa penerima manfaat. Selain siswa, juga sudah mulai diberikan kepada bumil, busui, dan balita (3B). 

“Pertengahan bulan ini, akan ada dua dapur yang segera diresmikan. Sehingga total sudah 19 dapur yang beroperasi di Jembrana,” sebutnya.

Selanjutnya, kata dia, rencananya bakal ada tiga dapur tambahan dibuka melalui kerja sama dengan Pemkab Jembrana melalui Perumda, dari TNI di dekat Batalyon 741/GN, serta satu dari Yayasan mandiri. 

Dengan begitu, total 22 dapur ditargetkan beroperasi penuh untuk melayani masyarakat.

“Selain menyasar siswa, MBG ini juga sudah mulai diberikan kepada B3 yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentunya dengan penambahan dapur, cakupannya juga semakin luas,” ungkapnya.

Sementara itu, sebanyak 17 unit SPPG untuk program MBG di Kabupaten Jembrana telah dibangun. 

Saat ini, layanan tersebut tak hanya menyasar siswa atau anak sekolah, namun juga diberikan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita (3B). 

Total warga yang menjadi penerima manfaat program MBG di Kabupaten Jembrana hampir 60 ribu orang.

Sebanyak 17 SPPG tersebut tersebar di berbagai wilayah Jembrana. 

Total penerima manfaat program MBG di Kabupaten Jembrana sebanyak 58.570 orang. 

Sebanyak 55.051 siswa dan 3B sebanyak 3.519 orang mulai dari Kecamatan Pekutatan hingga Melaya. 

Sasaran per satu dapur sehat mulai 2.500 orang hingga 3.700 orang. 

Di antaranya adalah di Desa Baluk oleh Yayasan Amerta Jaya Utama dengan sasaran 3.695 siswa dan 3B sebanyak 200 orang. 

Di Tegal Badeng Barat oleh Yayasan Bali Mandiri Nusantara dengan sasaran 3.546 siswa dan 3B sebanyak 300 orang. 

Di Desa Ekasari oleh Yayasan Vasti Kusuma Dewata dengan sasaran 3.401 siswa, di Perancak Yayasan Danu Amerta Sujati dengan sasaran 3.563 siswa dan 3B sebanyak 236 orang, di Baler Bale Agung 1 oleh Yayasan Bali Amerta Yoga dengan sasaran 2.590 siswa dan 3B sebanyak 387 orang. 

Di Kelurahan Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 2 dengan sasaran 3.333 siswa, di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 2.274 siswa. 

Di Gilimanuk oleh Yayasan Anak Sehat 08 dengan sasaran 3.493 siswa.

Di Baluk oleh Yayasan Cahaya Bali Catering dengan sasaran 3.421 siswa, di Kelurahan Lelateng oleh Yayasan Boga Bahagia dengan sasaran 3.422 siswa dan 3B sebanyak 399 orang. 

Di Kelurahan Dauhwaru oleh Yayasan Kemala Bayangkari dengan sasaran 3.490 siswa. 

Di Pendem oleh Yayasan Jana Kerti 1 dengan sasaran 3.348 siswa dan 3B sebanyak 290 orang. 

Di Desa Dangin Tukadaya oleh Yayasan Tiga Srikandi dengan sasaran 3.091 siswa dan 3B sebanyak 245 orang. 

Di Pekutatan oleh Yayasan Prabu Center 08 dengan sasaran 3.541 siswa dan 3B sebanyak 245 orang. 

Di Desa Air Kuning oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 2.167 siswa dan 3B sebanyak 774 orang. 

Di Baler Bale Agung (2) oleh Yayasan Al Isyaroh Mulia dengan sasaran 3.274 siswa. 

Serta di Pengambengan oleh Yayasan Boga Basmalah Basyarah dengan sasaran 3.402 siswa.
 
Letkol Inf M. Adriansyah menyebutkan, di Kabupaten Jembrana membutuhkan sebanyak 22 dapur sehat atau SPPG untuk melayani semua siswa dan juga tambahan 3B. 

Khusus untuk sasaran 3B tersebut diberikan dua kali seminggu. 

Sehingga dengan tambahan sasaran balita, ibu menyusui dan ibu hamil tersebut, saat ini satu dapur sehat melayani sekitar 3.500-3.700 orang.

“Menunya berbeda, sistemnya untuk 3B di-droping dari Puskesmas, Posyandu di masing-masing wilayah. Nanti diarahkan oleh Puskesmas, bisa diambil dan bisa diantar oleh penerima manfaat,” jelasnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. 

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas penyediaan makanan, Sabtu 4 Oktober 2025.  

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite, Kota Bogor, Jawa Barat, ini diikuti oleh 500 orang yang bertugas di 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah. 

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Sawin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG. 

Pelatihan ini untuk mencegah dugaan keracunan MBG. 

Sawin mengatakan, materi pelatihan difokuskan pada penerapan higienitas, sanitasi pangan, keamanan pangan, penyusunan menu bergizi seimbang, serta manajemen dapur sehat. 

“Bimtek ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin dikutip Kompas.com, Minggu 5 Oktober 2025. 

Sawin menyebut, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan. 

Sebab itu, sambung dia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak. 

“Para peserta ini dibekali materi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPOM, termasuk dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” tuturnya. 

Lebih lanjut, BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik. 

“Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi. Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” imbuh dia. 

Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025.  

BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur.  

Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang. (mpa/ali)  

Terapkan Sanitasi Super Ketat

Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah menegaskan, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jembrana akan lebih ketat dengan pemberlakuan tujuh aturan baru. 

Beberapa poin aturan di antaranya adalah kewajiban setiap dapur memiliki sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. 

Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui mekanisme pengecekan acak oleh aparat TNI-Polri, khususnya Polri, dengan dasar payung hukum yang jelas.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pihak sekolah, untuk segera melapor jika menemukan makanan yang tidak layak agar segera ditindaklanjuti oleh dapur yang memberikan layanan. 

Sebab, pihak mitra wajib memperbaiki. Dan jika ada siswa sampai sakit karena keracunan, pihak mitra harus bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan. 

“Tentunya kami bersama Polres nantinya akan melakukan pengecekan secara acak di dapur-dapur tersebut,” kata dia.

Di sisi lain, kata dia, untuk pengawasan bahan makanan dan penyajian makanan agar higienis dilakukan secara sangat ketat. Hal ini untuk mengantisipasi hal tak diinginkan seperti keracunan seperti di daerah lain.

Sementara itu, SPPG Polri menerapkan standar sanitasi yang ketat demi memastikan program MBG aman dan higienis bagi siswa penerima manfaat. 

Proses pencucian alat masak hingga ompreng atau food tray dilakukan berlapis, mulai dari pembersihan sisa makanan, pencucian dengan tiga tahap, hingga pengeringan menggunakan oven steril.

Kepala SPPG Polri Pejaten, M Iqbal Salim di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan, seperti dilansir website resmi Polri, humas.polri.go.id, Kamis 2 Oktober 2025 menjelaskan, setiap alat masak dan wadah makanan baru dibawa ke tempat cuci setelah melalui pemilahan sisa makanan. 

Di tempat pencucian, tersedia tiga keran untuk membilasnya. Iqbal menegaskan, sanitasi di SPPG Polri diawasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). 

SPPG Polri juga telah mengantongi berbagai sertifikasi.

Kemudian untuk higiene sanitasi tentu didukung juga dengan sertifikat laik higiene sanitasi dan juga beberapa sertifikat seperti ISO 2018. Kemudian, ada penerapan HCCP, GMP, dan BRC. 

Kemudian dari SPPG Polri sendiri juga alhamdulillah sudah terbit sertifikat halalnya, ungkapnya.

Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, drg. Tetty Seppriyanti, mengingatkan potensi keracunan bisa muncul dari ompreng yang tidak bersih atau penggunaan air sumur yang terkontaminasi mikroba berbahaya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memuji langkah Polri dalam menjaga mutu program MBG. 

Ia menilai fasilitas dan prosedur yang diterapkan SPPG Polri dapat menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya. 

Menurutnya, berdasarkan instruksi presiden, seluruh dapur SPPG nantinya juga akan dilengkapi alat rapid test untuk menjaga kualitas makanan.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu standarnya bagus. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan di Senayan, Jakarta Pusat. (mpa/ali)

Kumpulan Artikel Bali