Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, LBH Bali Sebut Ada Upaya Mencuci Ingatan

Sehingga saat lengsernya Soeharto atau saat Reformasi muncuk enam tuntutan. 

Di antaranya tegakkan supremasi hukum, adili Soeharto dan kroni-kroninya, hapus KKN dan menghapus dwifungsi ABRI. 

“Enam agenda reformasi pasca Soeharto diminta karena memang keenamnya itu dilanggar oleh Soeharto,” imbuhnya.

Baginya, dengan rekam jejak tersebut, Soeharto tak layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. 

Apalagi dalam undang-undang jelas disebutkan, seseorang dapat menerima gelar kehormatan hingga gelar pahlawan apabila berkontribusi besar terhadap negara termasuk dalam perjuangan kemerdekaan. 

“Tapi Soeharto ini justru mengkhianati rakyat dan mandat konstitusi,kepercayaan publik dan menciptakan ketakutan,” paparnya.

Ia juga memaparkan masih banyak pelanggaran HAM pada masa Soeharto yang sampai saat ini tak kunjung selesai. 

“Pemberian gelar pahlawan ini adalah upaya pemerintah mencuci ingatan, memanipulasi sejarah dan represi ingatan,” kata dia.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar Prabowo mencabut gelar pahlawan Soeharto karena dinilai tidak layak. 

Pihaknya juga mengaku ironis saat Marsinah yang merupakan korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mendapat gelar nasional bersamaan dengan orang yang harusnya bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM tersebut. 

Bahkan sampai saat ini, kasus pembunuhan terhadap Marsinah masih belum terungkap. 

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. 

Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli seperti dilansir website resmi Kementerian Sekretariat Negara, kemarin.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.