Dorong UMKM Bali Naik Kelas, Menteri PKP Percepat Penyaluran KPP dan Sosialisasi FLPP

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari, dan Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster menghadiri kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi FLPP. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha perumahan di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Senin 24 November 2025 sore.

Acara tersebut juga dihadiri 300 debitur mikro perumahan binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini membutuhkan pembiayaan usaha tanpa harus terjerat praktik rentenir.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, bahwa KPP menjadi solusi nyata negara bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perumahan dan usaha tanpa beban bunga tinggi.

Baca juga: Hari Pertama HUT Mangupura Bali ke-16, Suguhkan Janger Lansia, Tenant UMKM Hingga Festival Budaya

“KPP hadir untuk membuka akses pembiayaan murah dan aman bagi toko bangunan, kontraktor, dan pengembang dengan subsidi bunga 5 persen dari pemerintah. Untuk UMKM, KPP dapat digunakan untuk membangun, membeli, dan merenovasi rumah dengan bunga hanya 6 persen. Ini jauh lebih ringan daripada pinjam ke rentenir,” ujar Menteri Ara.

Ia menambahkan, bahwa Bali merupakan pusat kreativitas ekonomi dan menjadi prioritas untuk pengembangan UMKM agar mampu naik kelas.

“Negara hadir agar rakyat tidak terjerat rentenir. Dengan KPP, UMKM Bali bisa naik kelas dan tumbuh menjadi pengusaha sukses, bahkan bisa menembus pasar internasional,” tegasnya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa di Kota Denpasar terdapat sekitar 100 rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan mendesak. 

Awal tahun depan kita akan mulai program BSPS di Kota Denpasar agar persoalan rumah tidak layak huni segera teratasi.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan, bahwa kebutuhan rumah di Bali masih tinggi.

“Kami memiliki backlog kepemilikan sekitar 32.000 unit rumah dan backlog RTLH sekitar 22.000 unit rumah. Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” ujar Koster.

Ia menargetkan penyelesaian RTLH dalam lima tahun dan mengapresiasi Program 3 Juta Rumah. 

Dan berharap lima tahun ke depan lebih progresif di Bali.

Kepala KSP Muhammad Qodari menegaskan bahwa bagi Presiden, program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik.

“Bagi Presiden, apa yang sedang dikerjakan Pak Maruarar bukan hanya proses pembangunan semata, tetapi keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.