BONGKAR Modus Beras Premium Abal-abal Harga Mahal, Total Kerugian Capai Rp 10 Triliun

“Kami mengingatkan para pelaku usaha agar tetap mematuhi ketentuan pemerintah. Pelanggaran akan ditindak tegas secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha,” jelas dia. 

Satgas Pangan Bali pun memastikan harga dan ketersediaan 14 bahan pokok penting (bapokting) di wilayah Bali masih stabil dan terkendali hingga akhir April 2026. Kondisi pasar domestik di Bali dipastikan belum terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah secara signifikan.

Kondisi stabil ini menjadi catatan penting di tengah situasi geopolitik Timur Tengah per April 2026 yang kian memanas.  Secara global, konflik bersenjata di kawasan tersebut sering kali memicu kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang. 

“Hingga saat ini, dari dialog langsung dengan pedagang di Pasar Kreneng, harga pangan masih berada dalam kisaran terjangkau dengan pasokan yang sangat mencukupi kebutuhan masyarakat Bali,” imbuh Kombes Ariasandy.

Satgas Pangan Bali juga menegaskan efisiensi jalur distribusi lokal dan pengawasan ketat terhadap stok di gudang-gudang distributor menjadi kunci harga di Bali tidak ikut bergejolak. “Satgas Saber Pangan hadir untuk menjamin keamanan stok dan stabilitas harga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa perlu khawatir akan lonjakan harga yang tiba-tiba,” tegasnya.

Melalui sinergi lintas instansi antara Polda Bali, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bulog, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan pangan daerah. Pengawasan berkelanjutan ini diharapkan mampu membentengi ekonomi masyarakat Bali dari dampak negatif ketidakpastian situasi global di masa mendatang. (ali/ian) 

Harga Beras Dipantau Ketat

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tudingan bahwa harga beras mengalami lonjakan tajam di tengah pasokan melimpah mencapai 5 juta ton.  

Amran menegaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, komoditas beras tidak lagi menempati urutan teratas sebagai kontributor inflasi. 

Amran meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk melihat pergerakan harga pangan menggunakan rasio data, bukan berdasarkan asumsi atau perasaan semata. “Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio.

Inflasi, penyumbang inflasi dulu, ini dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, dua, atau tiga, tapi sekarang tidak lagi,” ujar Amran pada awak media seperti dilansir kontan.co.id, Minggu (26/4). 

Amran juga memastikan harga beras dipantau ketat meskipun ada lonjakan biaya produksi imbas kenaikan biaya logistik dan kemasan. 

Ia mengatakan pemerintah belum ada wacana untuk penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras Stabilisasi Pasokan dan ahrga Pangan (SPHP). Beras pemerintah ini menurutnya akan dijadikan sebagai instrumen penyeimbang jika terjadi fluktuasi harga di pasar. 

Selain SPHP, Amran juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap HET. Menurutnya, saat ini tidak ada alasan bagi pedagang atau produsen untuk menaikkan harga di atas ketentuan, mengingat stok beras pemerintah saat ini melampaui 5 juta ton. 

“Dulu kalau kita impor, alasannya ada, kurang beras jadi harga naik. Sekarang tidak ada alasan. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main dengan pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga,” tegasnya. 

Amran mengakui adanya kenaikan harga di beberapa titik tertentu, namun hal itu lebih disebabkan oleh kendala distribusi yang terlambat, bukan karena kelangkaan pasokan. Amran mengklaim dalam dua kali masa lebaran terakhir, harga beras relatif stabil.