Imbas BKK Badung Tertunda, Sejumlah Proyek Infrastruktur Dihentikan Sementara di Buleleng Bali

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sejumlah kegiatan fisik di bidang infrastruktur yang telah direncanakan Pemkab Buleleng, terpaksa harus ditunda hingga tahun depan. 

Kondisi ini merupakan dampak batalnya pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung untuk Buleleng. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, Putu Adiptha Eka Putra. 

Dikatakan dia, pada APBD Perubahan 2025 pihaknya mengerjakan sejumlah kegiatan infrastruktur berupa jalan, dengan total anggaran Rp35 miliar. 

Baca juga: DPRD Buleleng Bali Gagas Opsen Pajak untuk Infrastruktur Jalan, Usulkan 50 Persen Pajak Kendaraan

Seluruh anggaran tersebut bersumber dari BKK Badung. 

Namun dua hari belakangan, lanjutnya, Pemkab Buleleng menerima kabar dari Pemkab Badung, ihwal adanya perubahan regulasi pemberian BKK. Sehingga pemberian BKK ditunda. 

"Mungkin target PAD Badung belum tercapai, sehingga BKK ditunda. Kondisi ini bukan cuma Buleleng yang mengalami, namun seluruh Bali," ucapnya, Selasa 4 November 2025. 

Batalnya pemberian BKK, tentu berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah direncanakan. 

Sebab, kata Adiptha, sejumlah kegiatan telah memasuki proses tender, sudah kontrak, bahkan sudah ada mulai pengerjaan. 

Alhasil seluruh kegiatan yang telah berjalan ini dihentikan.

"Kita hentikan kontraknya, tapi kita hitung berapa persen proses pekerjaan fisik yang telah dicapai oleh rekanan, untuk selanjutnya kita bayar. Ada kurang lebih Rp3 miliar yang sudah jalan dan sudah bisa kita akui juga untuk dibayar. Sedangkan yang membayar dari Pemkab Badung," jelasnya. 

Menurut Adiptha, pekerjaan yang telah berjalan dan akhirnya dihentikan, rata-rata progresnya masih minor. Seperti perataan, pembuatan bahu jalan, senderan, hingga got. Sehingga tidak menyebabkan gangguan. 

Menanggapi batalnya BKK Badung, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra tidak memungkiri ada dampaknya. Apalagi sejumlah kegiatan sudah berjalan. 

Kendati demikian, ia menegaskan seluruh kegiatan tetap akan berjalan. Walaupun pelaksanannya digeser ke awal tahun 2026. 

"Misalkan pembangunan jalan, sekarang ada yang sudah 5-10 persen dikerjakan, tapi tertunda karena belum ada kepastian. Nanti itu kita geser mungkin ke awal tahun," ucapnya. (mer)