PEMKAB Buleleng Monitoring Perusahaan Antisipasi Mogok Kerja, Jelang May Day 2026

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan monitoring ke beberapa perusahaan. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya mogok kerja, jelang hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei.

Rencana monitoring ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Senin (27/4). Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan ESDM Buleleng, Dewa Putu Suharyadi Arta. 

Ditemui usai rapat, Dewa Suharyadi, mengungkapkan kegiatan monitoring ini merupakan instruksi dari edaran Kemendagri dan Kemenaker. Selain juga mengantisipasi dan memitigasi terjadinya mogok kerja dan adanya demo dari pihak pekerja. 

"Untuk di Kabupaten Buleleng, astungkara di tahun-tahun kemarin tidak ada demo di hari buruh. Semoga ini tahun ini juga tidak ada," ucapnya. 

Baca juga: TOTAL Ada 19 Korban Gigitan, Teror Gigitan Anjing Liar Buat Resah Warga Banyuning

Baca juga: UPAYA Bupati Adi Arnawa Mengurai Macet di Badung, Bangun Jalur Khusus Transportasi Publik di Kuta!

Pada pelaksanaannya, monitoring akan mencakup sejumlah aspek ketenagakerjaan. Misalnya penerapan norma ketenagakerjaan, kepatuhan perusahaan terhadap upah layak, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, serta kondisi hubungan industrial di masing-masing perusahaan.

Dewa Suharyadi tak memungkiri masih ada beberapa perusahaan yang terindikasi belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pada monitoring ini pihaknya akan lihat bagaimana kondisi perusahaan.  

"Tapi kita pastikan untuk jaminan sosial baik ketenagakerjaan dan kesehatan itu wajib mereka (perusahaan) penuhi dulu. Karena apabila perusahaan tidak menanggung jaminan sosial pada pekerjanya, itu ada sanksi administrasi hingga pidana," jelasnya.

Sesuai rencana monitoring dibagi dalam tiga wilayah, yakni timur, barat, dan tengah. Beberapa perusahaan yang telah dipetakan akan didatangi oleh tim gabungan dari unsur TNI, Polri, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali.

Di wilayah Buleleng timur, ada tiga perusahaan yang akan didatangi oleh tim. Dua di antaranya dari sektor pariwisata dan satu perusahaan di sektor energi. 

"Kami menerima laporan ada beberapa karyawan belum didaftarkan jaminan kesehatan oleh perusahaan (sektor energi, red). Oleh sebab itu kami ke sana melakukan monitoring," ucapnya.

Untuk di wilayah Buleleng barat, monitoring fokus pada dua perusahaan yang memiliki banyak pekerja. Yakni PLTU Celukan Bawang dan Pelindo. 

"Kita ingin memotret kondisi pekerja di sana saat May Day, apakah kondusif, tidak ada mogok kerja, demo, dan sebagainya. Karena di dua tempat itu punya banyak pekerja," terangnya. 

Sedangkan di wilayah tengah, atau Kota, akan dibuat posko pemantauan yang berlokasi di Kantor Disnakertrans ESDM. Selain itu juga akan dilakukan monitoring di beberapa wilayah yang memang rawan seperti di taman kota. "Kami juga akan monitoring ke beberapa perusahaan di sekitar kota Singaraja hingga Lovina," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC SPSI Buleleng, Luh Putu Ernila Utami, menilai kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya, terutama terkait upah layak dan jaminan sosial.

"Monitoring ini untuk cek dan ricek apakah perusahaan sudah memenuhi kewajiban, termasuk jaminan sosial. Itu penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja," ujar Ernila.