Tahun 2026 PPPK di Jembrana Terancam Tak Digaji, Dana Transfer Daerah Dipangkas Hampir 100 Miliar

Contohnya, di bidang pendidikan bakal berdampak kepada sekolah-sekolah yang memerlukan rehabilitasi bakal ditunda pelaksanaan.

Namun, untuk bangunan sekolah yang sangat urgent atau rusak berat akan kita lakukan perbaikan karena bersifat wajib.

Pergeseran anggaran bakal dilakukan dengan selektif.

"Praktis gaji dan tunjangan PPPK di tahun 2026 tidak diterima. Total ada 601 PPPK di tahun 2024 yang baru saja ditetapkan," ucapnya.

Dengan dinolkannya anggaran tersebut, kata dia, pihaknya harus memutar otak menggali potensi realistis guna menambal anggaran yang dipangkas tersebut.

Sebab, kondisi sangat berdampak kepada keuangan daerah khususnya di Jembrana.

"Kami di TAPD, akan melakukan penyesuaian postur Rancangan APBD tahun 2026 baik dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Karena sebelumnya proyeksi TKD naik 2 persen, menjadi turun 12,5 persen," ungkapnya.

Pihaknya juga menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan daerah dan berusaha merealisasikan visi misi Pemkab Jembrana di tengah keterbatasan keuangan daerah saat ini.

"Kita mengintensifkan pemungutan PAD, terutama retribusi daerah. Kita berkomitmen tidak meningkatkan pajak karena situasi seperti ini, kita lebih mengoptimalkan hal lain serta digitalisasi pendapatan guna meminimalisir kebocoran-kebocoran," tandasnya. (mpa)

Berharap Kebijakan Bagi Hasil Pajak Transfer Antar Daerah Naik

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi menyebutkan, pihaknya juga saat ini masih menunggu informasi pendapatan transfer antar daerah berupa dana bagi hasil pajak dari Pemprov Bali serta BKK Provinsi Bali dan BKK Badung. 

"Semoga dari sini ada tambahan. Dengan kondisi ini kita harus realistis menghitung PAD untuk menyesuaikan menjalankan program," ungkapnya. 

"Tentunya kita juga mengoptimalkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Pemkab Jembrana