TARGET Bangun 22 Dapur MBG, Pemkab Jembrana Verifikasi Lokasi SPPG, BGN Latih 500 Petugas SPPG

Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025. BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur.  

Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang. (mpa/ali)  

Terapkan Sanitasi Super Ketat

Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah menegaskan, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jembrana akan lebih ketat dengan pemberlakuan tujuh aturan baru.

Beberapa poin aturan di antaranya adalah kewajiban setiap dapur memiliki sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui mekanisme pengecekan acak oleh aparat TNI-Polri, khususnya Polri, dengan dasar payung hukum yang jelas.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pihak sekolah, untuk segera melapor jika menemukan makanan yang tidak layak agar segera ditindaklanjuti oleh dapur yang memberikan layanan. 

Sebab, pihak mitra wajib memperbaiki. Dan jika ada siswa sampai sakit karena keracunan, pihak mitra harus bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan. “Tentunya kami bersama Polres nantinya akan melakukan pengecekan secara acak di dapur-dapur tersebut,” kata dia.

Di sisi lain, kata dia, untuk pengawasan bahan makanan dan penyajian makanan agar higienis dilakukan secara sangat ketat. Hal ini untuk mengantisipasi hal tak diinginkan seperti keracunan seperti di daerah lain.

Sementara itu, SPPG Polri menerapkan standar sanitasi yang ketat demi memastikan program MBG aman dan higienis bagi siswa penerima manfaat.

Proses pencucian alat masak hingga ompreng atau food tray dilakukan berlapis, mulai dari pembersihan sisa makanan, pencucian dengan tiga tahap, hingga pengeringan menggunakan oven steril.

Kepala SPPG Polri Pejaten, M Iqbal Salim di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan, seperti dilansir website resmi Polri, humas.polri.go.id, Kamis (2/10) menjelaskan, setiap alat masak dan wadah makanan baru dibawa ke tempat cuci setelah melalui pemilahan sisa makanan.

Di tempat pencucian, tersedia tiga keran untuk membilasnya. Iqbal menegaskan, sanitasi di SPPG Polri diawasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). SPPG Polri juga telah mengantongi berbagai sertifikasi.

Kemudian untuk higiene sanitasi tentu didukung juga dengan sertifikat laik higiene sanitasi dan juga beberapa sertifikat seperti ISO 2018. Kemudian, ada penerapan HCCP, GMP, dan BRC. Kemudian dari SPPG Polri sendiri juga alhamdulillah sudah terbit sertifikat halalnya, ungkapnya.

Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, drg. Tetty Seppriyanti, mengingatkan potensi keracunan bisa muncul dari ompreng yang tidak bersih atau penggunaan air sumur yang terkontaminasi mikroba berbahaya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memuji langkah Polri dalam menjaga mutu program MBG. Ia menilai fasilitas dan prosedur yang diterapkan SPPG Polri dapat menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya. Menurutnya, berdasarkan instruksi presiden, seluruh dapur SPPG nantinya juga akan dilengkapi alat rapid test untuk menjaga kualitas makanan.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu standarnya bagus. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan di Senayan, Jakarta Pusat. (mpa/ali)