TAG
pembatasan kendaraan non DK
-
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, Pj Gubernur Bali ingin memastikan penataan sektor transportasi, khususnya ASK.
Jumat, 20 Desember 2024
-
Audiensi ini diterima langsung oleh, PJ Gubernur Bali, Mahendra Jaya di Kantor Gubernur Bali pada, Rabu 11 Desember 2024.
Rabu, 11 Desember 2024
-
Pada rapat tersebut juga disampaikan ada oknum-oknum koperasi yang memang mengakomodir adanya plat non DK.
Selasa, 10 Desember 2024
-
Parta pun menyarankan ada batasan kendaraan plat non DK dengan tujuan untuk melakukan administrasi agar tertib.
Senin, 9 Desember 2024
-
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, mengatakan sampai saat ini tidak ada pengaturan kendaraan non DK dilarang masuk Bali.
Senin, 9 Desember 2024
