Kondisi Lapas Kerobokan Disebut Tak Layak & Dekat Area Wisata, Gubernur Bali Rencanakan Relokasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Gubernur Bali I Wayan Koster akan proses relokasi pembangunan rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Sabtu (27/4/2019).

Rencana pembangunan rutan di Bali oleh I Wayan Koster masih akan diperbincangkan terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham).

Mengingat kondisi Lapas Klas II A Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali sudah mengalami over kapasitas yang telah mencapai 1.706 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Saat ditemui di depan blok 1 Wisma Amed dan Wisma Bedugul, Lapas Kerobokan.

Gubernur Bali mengatakan kepada Tribun Bali dan awak media lainnya mengaku hal ini harus segera dipikirkan bersama karena kondisi wisma yang tidak layak bagi penghuninya.

"Iya saya kira harus dipikirkan untuk relokasi, ini tempat sudah gak layak. Ini juga kan tempat deket dengan perumahan dan krodit di sini,"

"Apalagi daerah Kuta kan daerah wisata jadi memang tempat sudah gak layak, isinya juga gak layak. Jadi nanti kita pikirkan skema untuk relokasi," ujarnya.

Baca: Viral Video Pembubaran Tajen di Jl Gunung Agung Denpasar, Ribuan Orang Kocar-kacir, Ini Kata Polisi

Saat disinggung mengenai lokasi tempat pembangun rutan, I Wayan Koster menjelaskan hal itu masih ia pikirkan bersama.

Namun ia bersama dengan instansi terkait akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu untuk bisa menampung narapidana sekitar 800 hingga 900 orang.

"Kita cari dulu tempat yang tidak perlu kayak begini, yang jauh dari tempat pemukiman masyarakat dan jauh dari tempat wisata,"

"Ini kan daerah wisata, cari daerah yang jauh kalau bisa udaranya juga agak dingin sedikit. Ini kan panas dan pengap isinya. Kita carikan nanti di mana," terangnya.

Baca: Jalan Terminal Mengwi di Atas Saluran Irigasi Jebol, Perbaikan Pakai Beton Box Culvert

Bahkan dalam hal ini, Gubernur Bali periode 2019-2023 ini menambahkan untuk kapasitas tentunya lebih besar dari Lapas Kerobokan saat ini.

Gubernur Bali I Wayan Koster menginginkan jika pembangunan ini jadi dilaksanakan tentunya membuat WBP bisa diperlakukan secara bermartabat.

"Tempat ya pasti lebih besar dari ini. Ya harus ada lapas ya harus ada rutan. Rutan yang belum ada disini. Sedang kita pikirkan lahan untuk membangun rutan ya. Saya kira juga orang yang ada ditahanan juga harus diperlakukan secara bermartabatlah," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali Sutrisno juga angkat bicara terkait soal rencana Gubernur Bali tersebut.