Upah Masih di Bawah UMP bahkan Ada yang 100 Ribu, PLKB Non PNS Se-Bali Pertanyakan Komitmen Pusat

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS se-Bali, berkumpul di Monumen Puputan Klungkung

Upah Masih di Bawah UMP bahkan Ada yang 100 Ribu, PLKB Non PNS Se-Bali Pertanyakan Komitmen Pusat
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS se-Bali, berkumpul di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (19/11/2019). Mereka membahas strategi, guna meneruskan aspirasi ke Jakarta terkait nasib PLKB Non PNS. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS se-Bali, berkumpul di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (19/11/2019). 

Mereka membahas strategi, guna meneruskan aspirasi ke Jakarta.

Selama ini, mereka menganggap  pemerintah pusat menggantung status  PLKB Non PNS  dan memberikan upah di bawah UMP.

Ketua FKPLKB Bali Ketut Adriyani menjelaskan, ada beberapa masalah yang selama ini dihadapi oleh PLKB Non PNS, misalnya honor yang masih dibawah standar upah minimun provinsi.

Serta adanya diskriminasi terhadap PLKB Non PNS baik secara tupoksi, tanggung jawab, fasilitas, tunjangan kesehatan.

"Bahkan ada PLKB Non PNS yang hanya diberi upah Rp 100.000," ungkap Ketut Adriyani.

Cantik dengan Karir Cemerlang, 4 Artis Ini Masih Asyik Nikmati Masa Lajang, Ada Luna Maya & Agnez Mo

Baru Dipasang 2 Bulan Lalu, Dinding Keramik Ruang Tahanan PN Denpasar Rontok

Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap PLKB Non PNS.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat.

Namun setelah menjadi kewenangan pusat, status mereka justru merasa digantung.

“Awalnya kami direkrut Pemerintah Daerah dan selama ini kami digaji Pemerintah Daerah, tapi kami bekerja untuk Pemerintah Pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN). Menurut kami, begitu kewenangan diambil oleh Pemerintah Pusat, status kami mestinya pegawai pusat,” terang Ketut Adriyani.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved