Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk Tingkatkan Ekspor dan Ekonomi Daerah  

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor yang tinggi. 

Tak hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor lain seperti pertanian. 

“Untuk mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian tersebut, pemerintah mendorong pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor sebagai program prioritas yang menjadi quick wins Kemenko Perekonomian,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Sabtu (28/12/2019) di Jembrana.

Susiwijono menjelaskan, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting dan strategis. 

 
Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menempati posisi ketiga setelah sektor industri dan perdagangan. 

• BREAKING NEWS Yabes Tanuri Resmi Rekrut Hariono Eks Persib Bandung Sebagai Pemain Bali United

• Link Live Streaming: Shin Tae-yon Resmi Diumumkan Sebagai Pelatih Timnas Indonesia

 
Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan. 

Per bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar US$ 0,34 atau tumbuh sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya.

Pada penanaman perdana ini, Pisang Cavendish dipilih sebagai komoditas yang akan dikembangkan. 

 
Pasalnya, Pisang Cavendish adalah satu satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Hasil produksi hortikultura ini diharapkan dapat menjadi subtitusi buah impor yang berasal dari Filipina dan memenuhi kebutuhan lokal, seperti hotel dan lain-lain sehingga dapat menekan defisit perdagangan nasional. 

Namun, dalam pengembangannya memang masih terdapat beberapa tantangan seperti lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta terbatasnya akses pasar.

“Solusinya, perlu ada kerja sama kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor. Hal ini penting agar petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan mampu bersaing di pasar global,” tutur Susiwijono. 

• Shin Tae-Yong Siang Ini Diperkenalkan Sebagai Pelatih Anyar Timnas Indonesia

• Alasan Semua Pelamar CPNS Kota Denpasar dengan Suket E-KTP tanpa Foto Akhirnya Diluluskan 

 
Sebagai program prioritas, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan, yaitu: 1) penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial; 2) peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk; 3) peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4) peningkatan akses pasar melalui e-commerce; 5) dukungan logistik; 6) pembangunan sarana prasarana/infrastruktur transportasi; dan 7) dukungan kebijakan tarif dan perdagangan internasional.

Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) berupa penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, dan pendampingan kepada petani akan menjadi kunci keberhasilan program ini.