Tahun 2020 Bali Dapat Jatah 10 KK dalam Program Transmigrasi ke Sulteng, Ini Proses dan Syaratnya

Pada tahun 2020 ini, Bali nampaknya menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan jatah untuk mengirim warganya untuk bertransmigrasi.

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala Seksi (Kasi) Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali I Ketut Walia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pada tahun  2020 ini, Bali nampaknya menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan jatah untuk mengirim warganya untuk ber transmigrasi.

Namun jatah tersebut terbilang cukup sedikit, yakni hanya 10 kepala keluarga (KK) dan penempatannya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng).

Jatah tersebut diberikan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembngunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDT).

Kepala Seksi (Kasi) Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali I Ketut Walia mengatakan, pemberangkatan warga yang ber transmigrasi ini memerlukan proses yang cukup panjang.

Konglomerat Terkaya ke-8 di AS Ini Rela Habiskan Kekayaan Demi Singkirkan Donald Trump

Kepala BNPB Kaitkan Kebencanaan dengan Pentahelix, Apa Itu?

Setelah pemerintah pusat memberikan alokasi jatah dan daerah tujuan ke pihak Pemprov Bali, maka pihaknya langsung memberitahukan kepada masing-masing kabupaten yang ada di Bali.

Hanya tujuh kabupaten yang diberitahukan adanya transmigrasi ini, sebab Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tidak memiliki program transmigrasi.

Pihak Pemprov Bali nantinya akan mengajak ketujuh pemkab untuk melakukan penjajakkan awal ke daerah tujuan.

Hasil penjajakkan tersebut selanjutnya disosialisasikan oleh pihak pemkab kepada masyarakat ke masing-masing kecamatan hingga desa yang penduduknya potensial untuk melakukan transmigrasi.

Pemkab diberikan waktu antara 1 hingga 2 bulan untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Selepas pihak kabupaten melakukan sosialisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pihak Disnaker ESDM Provinsi Bali kembali memanggil pihak pemkab.

Pemanggilan ini guna melakukan diskusi berkaitan dengan berapa jumlah warga di masing-masing kabupaten yang ingin berangkat.

Curhat Sedih Pangeran William Adiknya Mundur dari Kerajaan Inggris: Saya Tak Bisa Merangkulnya Lagi

Tahun 2019, 24 Warga Bali dari Karangasem dan Buleleng Transmigrasi ke NTT

Setiap kabupaten akan menyetorkan sejumlah data warganya yang ingin berangkat.

Usai itu, pihak pemprov akan melakukan seleksi terhadap calon warga yang ingin ber transmigrasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved