Raih Nilai SAKIP BB, Pemkot Denpasar Dinilai Tunjukan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada 161 Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah II Tahun 2019.

Hasil Evaluasi SAKIP ini diserahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Bapak Muhamad Yusuf Ateh dan tampak dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Senin (27/1/2020) di Nusa Dua Bali.

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap Pemkot Denpasar dengan nilai BB dan berhak menerima piagam penghargaan yang diterima Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar.

• 12 Tim Peneliti Muda Kota Denpasar Berkompetensi  di Thailand, Tampilkan Beragam Penelitian Kreatif

• Disebut Akan Urai Kemacetan, Ketua Komisi III Sebut Proyek LRT Mendekati Realisasi

• Empat Tahun Beruntun, Banyuwangi Kembali Sabet SAKIP A dari Kementerian PAN-RB

Untuk diketahui bahwa hasil evaluasi Kementerian PAN RB kepada Pemkot Denpasar yang telah menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah yang sangat baik (predikat BB) dengan nilai 72,02.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Bapak Muhamad Yusuf Ateh mewakili Menteri PAN RB RI mengatakan tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang baik bagi setiap aparatur pemerintah.

Presiden Joko Widodo sudah menekankan bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah yang fokus dan tepat sasaran.

• Pelaku Pariwisata di Badung Tidak Terapkan Cancellation Fee untuk Calon Wisman dari China

• 2 WNA Rusia Buat Home Industry Ganja di Jimbaran, Belajar Cara Pembibitan dari YouTube

• Divonis 2 Tahun Penjara, Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Ajukan Banding

Instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil bukan lagi input maupun output.

“Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat ekonomi untuk rakyat utamanya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi SAKIP Kemenpan RB  terus melakukan bimbingan teknis terhadap 84 kementerian lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi, dan 500 kabuptaen/kota tentu dengan maksimal kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, namun memang kami harus akui belum banyak yang dapat kami layani karena memang keterbatasan dari anggota kami yang tidak lebih dari 50 tenaga teknis.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP ini kita melakukan pembinaan yang berkeseinambungan, kementerian PAN RB setiap tahunnya melakukan evaluasi SAKIP pada sejumlah kementerian Lembaga dan Pemda.