Sekitar 49 Ribu KIS PBI Nonaktif di Tabanan Belum Ada Solusi

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Puluhan ribu pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) kini nasibnya belum jelas.

Belum ada solusi mengenai penonaktifan sebanyak 49.064 KIS PBI dari total jumlah penerima sebanyak 122.388 jiwa di Tabanan pasca Kabupaten Tabanan hanya mendapat dana sharing dari Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp 17 Miliar.

Belum ada pembahasan lanjutan mengenai hal ini.

Pemerintah berdalih masih melakukan pendataan ulang peserta KIS PBI ini.

• CEO Bali United Optimistis Dipta Terpilih Jadi Venue Piala Dunia U20, Renovasi Perlu Biaya Rp 350 M

• Setop Impor Komoditas Pangan dari China, Menteri Perdagangan Antisipasi Virus Corona

• Kuta Selatan Awali Rangkaian Musrenbang RKPD Kecamatan di Badung

"Tunggu ya, kita akan bahas dulu," kata Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, Senin (3/2/2020).

Gunawan menyatakan, jumlah 49.064 jiwa KIS PBI tersebut masih menyandang status nonaktif atau tak bisa digunakan.

Ia berdalih masih melakukan pendataan seluruh peserta KIS PBI.

Sebab, pada pendataan awal, data sebanyak 838 peserta justru dikembalikan oleh BPJS Kesehatan karena data tersebut ada data ganda dan ada data yang sudah meninggal dunia.

"Biar tidak terjadi kesalahan pemerintah daerah dalam membayar data yang ganda dan data meninggal itu, kita lakukan data ulang 122.388 jiwa itu. Karena ini menyangkut tim dan anggaran ini ada di TAPD gimana selanjutnya tunggu dulu," kata Gunawan.

Dia berjanji akan segera melakukan rapat pembahasan lanjutan dengan DPRD Tabanan serta menggandeng pihak BPJS Kesehatan untuk membahas dan mencari solusi terkait belum tercovernya 49 ribu lebih warga Tabanan.

Hal ini bermula dari kekurangan anggaran yang disediakan pihak Pemprov.

Sehingga yang dapat dicover dengan anggaran senilai Rp 36 Miliar (dana sharing) tersebut sebanyak 73.324 jiwa dari total penerima KIS PBI sebanyak 122.388 jiwa.

Sedangkan, 49.064 jiwa terpaksa dinonaktifkan.

Karena jika untuk mengcover seluruhnya membutuhkan anggaran Rp 61.6 Miliar lebih atau kekurangan Rp 24 Miliar lebih.

Untuk diketahui, pasca kenaikan premi BPJS Kesehatan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu membuat pemerintah kalang kabut menyiapkan anggaran.

Khusus di Tabanan, meskipun Tabanan sudah menyiapkan angggaran sebelumnya terkait kenaikan premi, ternyata dana sharing yang diperoleh dari Pemprov justru di luar dugaan.

Hal ini membuat tak semua peserta tercover untuk di tahun 2020 ini.(*)