Merdeka Belajar Ala Komunitas Belajar English Corner di Desa Sidatapa Kecamatan Banjar,Buleleng Bali

TRIBUN-BALI.COM - Seperti diketahui bahwa di dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan tidak atau bukan menjadi prioritas.

Sebagai gantinya, pemerintah lebih menekankan kepada pembangunan infrastruktur. Alasannya merujuk kepada selama kurang lebih 70-an tahun Indonesia merdeka, aneka fasilitas umum seperti jalan, jembatan, bendungan, dan waduk masih kalah secara kuantitas dan kualitas dengan negara lain.

 Jangankan untuk bersaing secara global, di tingkat Asia Tenggara saja kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Vietnam yang usianya lebih muda.

 Untuk meraih legitimasi sosial dan moral dari masyarakat Indonesia, dalam setiap pidatonya, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi agenda pemerintah mengandung unsur pancasila yakni sila ketiga dan sila kelima.

• Seorang Warga Berstatus PDP, Desa Selulung Kintamani Bangli Lakukan Karantina Wilayah

• Badung Tetap Gali Pendapatannya dari PHR, Imbau Restoran Layani Pelanggan dengan Sistem Take Away

• Akibat Pandemi Covid-19, Kunjungan Wisman ke Indonesia Bulan Februari Turun 30 persen

Sila ketiga bermakna bahwa infrastruktur berfungsi menyatukan ragam sosial yang pernah tercabik-cabik dendam di masa lalu.

 Pertemuan ragam sosial yang diinisiasi oleh infrastruktur itu diharapkan bermuara pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Oleh sebab itu, akan menjadi dilema besar bagi bangsa besar seperti Indonesia dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke hanya memiliki sedikit fasilitas publik.

 Hal ini juga diperkuat oleh sifat pembangunan, terutama sejak master plan PELITA Orde Baru yang hanya terpusat di pulau Jawa sehingga dianggap tidak merepresentasikan sila kelima.

 Meski demikian, pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dan otomatis menjadi corong misi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan nampaknya kurang memperhatikan etika lingkungan.

 Akibatnya, kita mengalami krisis lingkungan yang serius. Jika tidak segera disikapi dengan bijaksana, maka bukan tidak mungkin negeri yang diwariskan oleh pejuang di masa lalu melalui pengorbanan yang berdarah-darah ini tidak lagi nyaman untuk ditempati.

 Visi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur namun tanpa didasari etika lingkungan yang memadai hanya akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang semu dan berjangka pendek.

 Sejalan dengan itu, bidang pembangunan manusia di mana pendidikan menjadi ujung tombaknya belum memperlihatkan gebrakan-gebrakan berarti yang mampu menstimulus kegairahan intelektual.

 Tenaga, waktu, dan materi lebih banyak dihabiskan untuk menghasilkan perdebatan ketimbang mengupayakan jalan alternatif.

Pada akhirnya, jargon revolusi mental yang sempat menjadi tagline politik saat itu terkesan hanya menjadi lip balm (pemanis bibir) semata.

 Stagnasi, alih-alih kemunduran prestasi dunia pendidikan kita tergambar jelas dengan hasil survey sebuah lembaga internasional bernama The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang melakukan evaluasi terhadap kemampuan akademik para murid dari berbagai negara menggunakan sebuah sistem yakni Programme for International Student Asessment (PISA).