Breaking News:

Corona di Bali

Tangani Covid-19 di Denpasar, Koster Setujui Usulan Rai Mantra Soal Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Usulan Ranperwali tersebut disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Rizal Fanany
ILUSTRASI Pembatasan akses ke pantai di wilayah Sanur, Denpasar, Bali 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyetujui langkah Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang akan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sebagai upaya mengatasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, persetujuan itu diberikan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengusulkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) tentang Pembatasan Kegiatan di Wilayah Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Usulan Ranperwali tersebut disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara Nomor 180/383/HK yang tertanggal 30 April 2020.

Menjawab usulan Ranperwali tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui surat Sekda Provinsi Bali atas nama Gubernur dengan Surat Nomor 188.342/10168/Bag.II/B.HK tertanggal 4 Mei 2020 menyetujui usulan Pemkot Denpasar.

Bentuk Satgas Bantuan Hukum, Golkar Bali Siap Advokasi Korban PHK Akibat Covid-19

Dua Hari Nihil dari Kasus Positif Covid-19, Bangli Kini Tambah 10 Kasus Baru

Update Jumlah Pekerja Bali yang Dirumahkan Capai 65.594 Orang, Kena PHK 2.189 Orang

"Setelah mencermati dengan detil, Pak Gubernur menyetujui usulan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan di Wilayah Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19," kata Kepala Diskominfos Provinsi Bali dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Bali, Jum'at (8/5/2020) sore.

Pramana mengatakan, Ranperwali tersebut antara lain mengatur penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19.

 "Rancangan Perwali tersebut adalah untuk memberi landasan hukum dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Denpasar," jelasnya.

Menurutnya, Ranperwali ini sekaligus merupakan tindak lanjut pelaksanaan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali.

 Kebijakan yang dimaksud yakni Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Surat Edaran, Himbauan, dan Instruksi Gubernur Bali dalam percepatan penanganan Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved