Corona di Bali
Pariwisata saat New Normal, Wisatawan Berkunjung ke Badung Akan Dijemput Sesuai Protokol Kesehatan
“Kami akui semua ini memang sulit. Namun kami sudah menyiapkan standar pariwisata yang harus dipenuhi menjelang pelaksanaan new normal ini,”
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung benar-benar mempersiapkan pariwisata saat new normal.
Bahkan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung pun mengaku akan menjemput wisatawan yang datang ke Bali sesuai dengan Protokol Kesehatan.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Badung, I Made Badra saat menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Badung yang dipimpin Ketua Komisi I Gusti Anom Gumanti.
“Kami akui semua ini memang sulit. Namun kami sudah menyiapkan standar pariwisata yang harus dipenuhi menjelang pelaksanaan new normal ini,” ujar Badra saat rapat di gedung dewan, Rabu (10/6/2020).
• Badung Mulai Longgarkan Jam Operasional Pasar Tradisional dan Modern
• Pujawali di Pura Penataran Ped Nyejer Sehari, Pemedek Diimbau Sembahyang dari Merajan Masing-masing
• Kabar Baik, 66 Tenaga Medis Positif Corona di NTB Sembuh dan Kembali ke Rumah Bersama Keluarganya
Birokrat asal Kelurahan Kuta, Badung itu mengatakan kondisi pariwisata Badung sejak Covid-19.
Ia mengatakan sangat mati suri, bahkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung sejak Covid-19 mengalami penurunan signifikan.
“Pada bulan Januari sebanyak 540.230, February 361.040, Maret 167.442, April 651 sedangkan selanjutnya sampai saat ini tidak ada kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara,” akunya.
Dalam rangka persiapan new normal, Dispar telah menyusun surat edaran (SE) kepada pimpinan pelaku pariwisata.
Dalam SE tersebut berisi panduan menuju new normal tourism.
“Untuk siap-siap mengantisipasi kebijakan pusat membuka kembali obyek wisata nantinya,” ujarnya.
Bahkan dalam menungu new normal ini,Pemkab Badung pun kata Badra, sudah membentuk tim verifikasi kesiapan pembukaan obyek wisata.
Tim tersebut sudah turun ke beberapa obyek sampling. Seperti, ITDC, Waterblow, Pantai Pandawa, Uluwatu, Kuta dan Beachwalk.
“Kami sudah bentuk tim untuk melakukan verifikasi kesiapan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW),” bebernya.
Lanjut ditegaskan, saat pelaksanaan new normal kata Badra untuk tamu yang datang nanti, akan dijemput dengan protokol kesehatan.
• Antisipasi Transmisi Lokal, Disperindag Tabanan Usul Pedagang Pakai Face Shield Saat Berjualan
• Siapkan Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19, Bank Mandiri Bukukan Laba Rp 7,92 Triliun
• Bank Mandiri Fokus Inovasi Layanan Digital
Protokol kesehatan yang di maksud seperti transportasi dan hotel tempat wisatawan menginap.
“Kalau rombongan, mereka wajib transportasinya 50 persen dari kapasitas kendaraan. Misalnya tempat duduk 50 wisatawan yang di jemput 25 orang. Begitu juga kalo pakai taxi maksimal 2 orang,”terangnya.
Meski demikian, pihaknya tidak menyebut kapan wisatawan akan di buka. Pasalnya masih menjadi pembahasan di Provinsi.
“Jadi intinya kalau sudah di buka kita siap untuk menerima wisatawan. Begitu juga hotel harus benar-benar siap seperti menyediakan masker yang setiap 4 jam harus diganti, begitu juga yang lainnya,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Salah satu Anggota Komisi II DPRD Badung, IGAA Inda Trimafo Yuddha mengusulkan, dalam kesiapan new normal tourism, pemerintah agar melibatkan komponen pariwisata.
“Hingga kini, pemerintah juga belum ada subsidi untul destinasi wisata, padahal itu merupakan titipan dan milik pemerintah. Destinasi wisata juga harus menyiapkan protokol kesehatan yang jelas tapi jangan terlalu berlebihan,” katanya.
Sedangkan anggota lain, Made Wijaya mengungkapkan, SOP new normal masih banyak dipertanyakan di lapangan.
Terutama dalam tatanan upacara keagamaan. Pihaknya pun meminta, pemerintah berkolaborasi dengan adat dalam tatanan new normal ini.
“Pengaruh adat sangat besar terhadap penanganan Covid-19 di Bali,” imbuhnya.
Hal senada juga dikatakan I Gusti Lanang Umbara, pihaknya meminta pemerintah benar-benar berkordinasi dengan pihak adat yang ada di Bali.
Pasalnya pemerintahan di adat mempunyai perarem atau peraturan terkait penanganan covid-19.
“Jangan sampai sudah new normal pihak desa tidak tau. Soalnya sudah ada wisatawan masyarakat pasti masih troma soalnya kesannya wisatan pembawa virus. Setidaknya semua harus singkron,” pungkasnya . (*)