Koster Ingin Pembangunan Pertanian, Pariwisata dan Kerajinan di Bali Berjalan Seimbang

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Struktur perekonomian di Bali saat ini lebih dari 50 persen bergantung dari pariwisata.

Padahal, Bali memiliki potensi pertanian di masing-masing kabupaten/kota dengan keunggulannya masing-masing.

Selain pertanian, Bali juga memiliki kerajinan rakyat yang berbasis budaya.

Kedua potensi ini sebenarnya bisa dijadikan untuk menggerakkan perekonomian Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster menilai selama ini, Bali justru lebih banyak berkutat di sektor hulu dari pertanian maupun industri kerajinan rakyat.

Di sisi lain, belum ada yang secara serius memikirkan dan berkomitmen dengan untuk melakukan hilirisasi dari pertanian sehingga memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar lokal nasional maupun global.

• Masa Pendemi Covid-19, Menteri Agama Minta Masyarakat Berikhtiar, Berdoa, Bersabar dan Tawakal

• SIM Keliling Tidak Beroperasi, Pelayanan SIM di Gedung Satpas Satlantas Polresta Denpasar Normal

• Diakui sebagai Anjing Ras Dunia, Anggaran Pemuliabiakan Anjing Kintamani hanya Rp 45 Juta

Hal tersebut juga termasuk di industri kerajinan rakyat yang harusnya betul-betul menjadi keunggulan Bali.

"Karena orang Bali basic-nya adalah seni dan budaya, maka seni dan budaya menjadi modal dasar bagi pengembangan perekonomian kita di Bali," kata Koster dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Senin (15/6/2020).

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu menilai struktur perekonomian di Bali harus diubah agar lebih seimbang antara pariwisata, pertanian dengan industri.

"Sekarang ini sangat timpang. 50 persen lebih itu bergantung pada pariwisata dan hanya sekitar 17-an persen itu bersumber dari pertanian. Dan hanya sekitar 20 persen lebih dikit bisa ditopang oleh industri jasa dan juga jasa-jasa yang lainnya," kata dia dalam rapat dengan agenda persetujuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali tahun 2020-2040 itu.

"Ini harus kita ubah karena kita mempunyai potensi yang memadai, yang harus bisa kita kembangkan agar menjadi bagian dari struktur ekonomi yang memiliki ketahanan bagi masyarakat itu sendiri maupun juga menjadi bagian dari strategi kita ke depan untuk melakukan ekspor produk di luar negeri maupun juga perdagangan antar-daerah," tuturnya.

• Tak Lakukan Karantina, 14 Duktang di Blahbatuh Gianyar Disidak

• Riwayat Karir Fedrik Adhar, JPU Kasus Novel Baswedan di Kejaksaan dari CPNS Hingga Jadi Jaksa

• Petugas Pilah Sampah TOSS Karangdadi Klungkung Kerap Temukan Limbah Medis di Sampah Rumah Tangga

Industri Berbasis Riset

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini mengatakan, Perda RPIP Bali tahun 2020-2040 bakal dijadikan sebagai arahan dalam menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang semula terlalu tinggi bergantung pada pariwisata.

Melalui Perda ini, perekonomian Bali akan menjadi lebih seimbang dengan tiga unsur utama, yaitu pertanian, pariwisata dan industri.