Breaking News:

Fungsi dan Efektifitas Pararem Desa Adat di Bali untuk Tatanan Kehidupan Baru Menurut Praktisi Hukum

Praktisi Hukum asal Bali I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari menilai efektifitas pararem karena sifat yang luwes, fleksibel dan dinamis

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Praktisi Hukum asal Bali I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pararem Desa Adat dinilai menjadi senjata ampuh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatur pola perilaku masyarakat supaya sesuai dengan protokol kesehatan tatanan kehidupan baru atau new normal.

Praktisi Hukum asal Bali I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari menilai efektifitas pararem karena sifat yang luwes, fleksibel dan dinamis sehingga dapat segera diterapkan di Desa Adat.

Desa Adat di Bali dipandang memiliki eksistensi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan efektif berkontribusi dalam berbagai penanganan problem dinamika kehidupan masyarakat untuk membentuk kesadaran bersama.

"Fungsi pararem efektif untuk menyesuaikan dinamika permasalahan yang dihadapi di desa adat, sesuai Perda, desa adat punya otonomi untuk membuat aturannya," kata dia kepada Tribun Bali, Kamis (16/7/2020)

104 Kotak Vitamin C Bantuan Kimia Farma Diterima Polres Badung

Bakti Wiyasa Ajak Anak-anak Mengenal Benda-benda Pertanian Lewat Kegiatan Melukis & Pameran

Begini Respon Nagita Slavina Saat Raffi Ahmad Ditawari Maju di Pilkada Tangsel 2020

Dijelaskan dia, Pararem dibuat sesuai kesepakatan dalam Paruman antara prajuru desa adat dengan krama untuk merumuskan sesuai urgensi dilakukan di Desa Adat dalam hal ini beradaptasi percepatan penanganan covid-19.

"Pararem sangat dimungkinkan untuk mendukung dinamika persoalan covid-19 dengan penyesuaian di masing-masing desa adat," katanya.

Penanganan covid-19 berbasis desa adat bisa dilihat dari terbentuknya Satgas Gotong-Royong yang berfungsi menjadi kekuatan dalam mengatur pola perilaku perubahan sesuai tatanan kehidupan baru.

"Semakin dikuatkan dengan aturan pararem, dan ada sanksinya yang mengikat, produk perangkat hukum yang disiapkan pararem menyesuaikan dengan dinamika yang ada sebagai perwujudan hukum adat yang luwes dinamis dan fleksibel," paparnya

"Fleksibel bukan berarti bisa ditawar tawar tapi dimungkinkan membuat berdasarkan kesepakatan, berbeda dengan hukum positif dibuat misal produk peraturan perundang undangan banyak mekanisme naskah akademik, prolegnas, dan sebagainya," lanjut dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved