Fraksi Golkar Sebut Rancangan APBD Perubahan Badung Akan Timbulkan Defisit

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Fraksi Golkar menyoroti rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2020.

Menurut mereka, rancangan yang dibuat akan mengakibatkan Badung defisit kembali, lantaran komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

Hal itu pun dikatakan I Gede Suardika saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar saat Rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (18/8/2020).

“Semua ini akan berdampak pada rancangan program-program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah,” ungkapnya

Pihaknya mengaku fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.

• Terkait Wacana Penerapan Pendidikan Militer Satu Semester, Ini Kata Wakil Rektor IV Unud

• Mengenal i-Car, Mobil Listrik Canggih Buatan ITS yang Libatkan Puluhan Ahli Dalam Pembuatannya

• Lagu Kebyar-Kebyar Tutup Konser Musik Drive In Bali Revival 2020, Penonton Terus Kibarkan Bendera

Pasalnya karena ada beberapa asumsi dasar mikro ekonomi, begitu juga jumlah kunjungan wisatawan dan kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran sesuai dengan dokumen rancangan KUA Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

“Untuk rancang pada anggaran APBD Perubahan Tahun 2020 bagi kami belum menunjukkan pada pijakan angka yang mendekati realistis, dan menurut pandangan kami, estimasi pendapatan daerah rancangannya adalah sebesar Rp 2.400.000.000,00,” bebernya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengkritisi, plafon anggaran di Dinas Kebudayaan sebesar Rp 93.839.057.925,58, dan khususnya sasaran pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan dengan teragendakan 14 upacara keagamaan dengan pagu anggaran Rp 90.468.503.628,88, sesuai dengan dokumen rancangan PPAS perubahan anggaran APBD 2020.

• Undiksha Gelar Pameran Virtual Seni Rupa, Berikut 12 Nama Seniman yang Tergabung

• Vietnam Bakal Mundur sebagai Tuan Rumah, Teco Ingin Laga Grup G Piala AFC Berlangsung di GBK

• Duduk di Ruang Pemeriksaan Polda Bali, Jerinx Sapa dan Kepalkan Tangan Kiri: Saya Sehat-sehat Saja

“Menurut pandangan kami kontradiktif dengan himbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya nomor: 432/3200/disbud, tertanggal 6 juli 2020. Yang memberikan himbauan terhadap pelaksanaan yadnya yang disederhanakan dan meminimalisir keterlibatan orang banyak selama penanganan fase pandemi Covid-19 di tahun 2020,” akunya

Kendati banyak pandangan yang berbeda diutarakan Fraksi Golkar, namun pihaknya menyadari jika keputusan akan disahkan dengan kehadiran 2/3 dari anggota dewan.

Sehingga katanya  peraturan juga memberikan ruang ketidakhadiran 1/3 anggota dewan yang disebabkan oleh keragaman berbagai penyebab atas situasi dan kondisi.

“Perlu diketahui, ketidakhadiran tersebut bukan semata-mata ingkar terhadap kewajiban. Namun kita sepakat bila demokrasi merupakan pilihan paling baik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjadikan hukum sebagai panglimanya. Namum untuk merawat dan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi terutama dalam substansi kepemimpinan, perlu memberikan rasa adil bagi rakyat. Karena bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tapi bagaimana kebijakan publik mengubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

• Semarakkan Hari Ulang Tahun ke-75 RI, Ada yang Spesial dari Penerbangan AirAsia

• Gara-Gara Covid-19, Ketut Surya Kembali Buat Kerajinan Hiasan Gantung Setelah 15 Tahun Berhenti

Menyikapi hal tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku jika APBD tersebut adalah asumsi dan belanja adalah komitmen.

“Jangan sampai belanja di bawah dari pendapatan. Kalau itu sampai terjadi, ketika nanti terpenuhi pendapatan itu, bagaimana cara kita membelanjakan,” jelasnya

Pihaknya mengakui, bagaimanapun masukan dan sudut pandang jajaran DPRD Golkar adalah sangat bagus. Sehingga dengan adanya hal tersebut, ada ranah pemerintah untuk melakukan rapat tim anggaran kembali.