Buntut Polemik Status Lahan Bandara, Pemkab Buleleng Berharap Masyarakat Segera Berikan Keputusan

Pemerintah Kabupaten Buleleng, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat di Desa Adat Kubutambahan untuk menyelesaikan polemik terkait status lahan pem

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat di Desa Adat Kubutambahan untuk menyelesaikan polemik terkait status lahan pembangunan bandara.

Namun pemerintah berharap agar masyarakat bisa segera mengeluarkan keputusan, sehingga bandara internasional dapat segera dibangun di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra ditemui Senin (12/10/2020) mengatakan, pemerintah pusat melalui dirinya memang sudah sempat memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa sewa menyewa lahan duwe (milik) pura itu sulit dilakukan, karena saat ini statusnya masih dikontrakkan kepada PT Pinang Propertindo.

Baca juga: Update Covid-19 Bali,12 Oktober: Kasus Positif Bertambah 93 Orang, 138 Pasien Sembuh dan 3 Meninggal

Baca juga: Kasih Ibu Hospital Rayakan HUT ke-33 di Tengah Pandemi, Syukuran dan Lomba Dilaksanakan Virtual

Baca juga: Harapkan Sinergitas, Pjs. Bupati Ketut Lihadnyana Berikan Arahan Kepada Pimpinan OPD

“Ada masalah dengan pihak ketiga, jadi agak sulit kalau sewa menyewa. Sehingga sulit diselesaikan oleh pemerintah yang akan memanfaatkan untuk bandara,” terangnya.

Sehingga jalan satu-satunya sebut Sutjidra ialah, lahan duwe pura itu diserahkan untuk dibeli oleh negara, untuk kemudian dibangun bandara.

“Penjelasannya sudah berulang kali disampaikan oleh beberapa menteri beserta Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan sudah didengar oleh para pengurus desa adat setempat. Jadi untuk menyelesaikan masalah, satu-satunya dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 itu (tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,red),” jelasnya.

Baca juga: Update Covid-19 di Denpasar: Kasus Positif Bertambah 37 Orang, 56 Pasien Sembuh & 1 Meninggal

Baca juga: Gadis 14 Tahun Disetubuhi 3 Hari Berturut-turut, Termakan Rayuan akan Dinikahi Jika Hamil

Baca juga: Satu Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Jembrana Meninggal Dunia

Sementara disinggung terkait polemik yang saat ini terjadi di antara warga, Sutjidra menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memberikan pilihan terbaik.

Namun diharapkan, keputusan itu bisa secapatnya diberikan, karena pemerintah pusat menargetkan bandara sudah dibangun mulai tahun 2021 mendatang.

“Sekarang tinggal dari desa adat untuk melakukan rembug, bagaimana nanti keputusannya. Yang jelas keputusan itu harus segara, karena ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti program studi nasional, harus ada keputusan presiden juga. Jadi ini harus kejar-kejaran,” ucapnya.

Baca juga: Bertambah, Satu Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Jembrana Meninggal Dunia,15 Orang Dinyatakan Sembuh

Baca juga: Truk Molen Terperosok ke Jurang di Payangan Gianyar, Sopir & Kondektur Selamat

Baca juga: Pesta Pernikahan Jadi TKP Pembunuhan, Undangan Bersimbah Darah di TKP

Adakah batas waktu yang diberikan kepada desa adat?

“Saya belum tau. Gubernur bersama Bupati saat ini masih membicarakan masalah bandara ini di Denpasar. Keputusannya seperti apa, mungkin akan dijelaskan langsung oleh Gubernur atau Bupati,” singkatnya.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto mengatakan, laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Klian Desa Adat Kubutambahan Jero Pasek Warkadea di Mapolres Buleleng pada Minggu kemarin, masih berupa pengaduan masyarakat.

Namun demikian, pengaduan itu sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti.

Baca juga: Disdukcapil Denpasar Raih Penghargaan Public Service Award of The Year Bali 2020

Baca juga: Fantastis, Gaji Cristiano Ronaldo Bisa Bayar Seluruh Pemain di 4 Klub Liga Italia

Baca juga: Soal Karier di Timnas Portugal, Ronaldo: Piala Dunia 2022 Akan Menjadi Kompetisi Terakhirku!

“Itu masih pengaduan. Baliho yang dipasang oleh beberapa masyarakat juga belum kami turunkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan bandara di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan kisruh.

Status lahan kini menjadi perdebatan antar warga. Ada sejumlah kelompok masyarakat yang setuju jika lahan seluas 370 hektar milik duwe pura, yang saat ini berstatus masih dikontrakkan kepada PT Pinang Propertindo agar dijual saja kepada pemerintah.

Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan Klian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea bersama warga lain yang ingin mempertahankan agar status tanah tetap menjadi milik desa adat setempat. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved