Fraksi Golkar DPRD Bali Minta Anggaran Sektor Pertanian Dinaikkan Minimal 5 Persen dari APBD

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali meminta Gubernur Bali, Wayan Koster untuk menaikkan anggaran sektor pertanian.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Nyoman Wirya mengatakan, Gubernur Bali harus mulai berani mendorong pembangunan sektor pertanian dengan berbagai program strategis.

Hal itu dilakukan dalam rangka menyeimbangkan peran antarsektor dalam struktur ekonomi daerah Bali.

"Disarankan untuk tidak mempertentangkan peran sektor pertanian dan sektor pariwisata, tetapi membangun sinergi yang saling menunjang untuk mendorong peningkatan sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah Bali," kata Wirya.

Baca juga: Apa Langkah Jerinx Setelah Divonis 1 Tahun 2 Bulan? Begini Kata Gendo Penasihat Hukumnya

Baca juga: Razia Masker di Padangsambian Kaja Denpasar, Jaring 29 Pelanggar

Baca juga: Kepala KPwBI Provinsi Bali Buka Kegiatan GenBI Leadership Camp 2020

Hal itu Wirya sampaikan saat membacakan pandangan umum fraksinya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Semesta Berencana tahun 2021 dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Bali masa persidangan III tahun 2020, Rabu (18/11/2020)

Menurutnya, guna mendorong peningkatan sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah Bali dapat dilakukan dengan secara konsisten menaikkan anggaran menjadi minimal 5 persen dari APBD Provinsi Bali.

Pihaknya juga meminta Gubernur Bali agar terus mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan produk-produk sektor pertanian.

Baca juga: BREAKING NEWS! Jerinx Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara, Dinyatakan Terbukti Bersalah

Baca juga: AREBI Targetkan The Biggest Real Estate Summit 2020 Secara Online Diikuti 10 Ribu Peserta

Baca juga: Jawaban Tegas Messi Untuk Timnas Argentina Ketika Disinggung Soal Usia Tua

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta Gubernur Bali untuk menumbuhkembangkan entrepreneur, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta petani milenial.

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan yang didukung anggaran dari APBD Provinsi Bali.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja mengungkapkan, pihaknya melalui pandangan umum fraksi memang selalu menyampaikan agar anggaran sektor pertanian dinaikkan.

Namun sayangnya, aspirasi melalui pandangan umum fraksi tersebut belum mendapatkan hasil sampai sekarang.

Baca juga: Ini Harapan Jerinx Jelang Sidang Putusan

Baca juga: 5 Ribu KK di Sumbawa Belum dapat Akses Listrik, Anggota DPR RI Angkat Bicara

Menurutnya, anggaran sektor pertanian memang harus dinaikkan, mengingat sebagian besar ekonomi Bali ditopang oleh pariwisata.

Sayangnya, di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sektor pariwisata sedang terpuruk.

"Otomatis kalau memang ada dana lebih, ditingkatkan sampai 5 persen untuk pertanian," kata Rawan Atmaja di Denpasar, Kamis (19/11/2020).

Rawan Atmaja menuturkan, bahwa pihaknya di Partai Golkar Bali juga sudah mempunyai program petani milenial.

Program ini dirancang agar banyak anak muda menekuni pertanian dan tidak malu menjadi petani.

Dirinya berharap, petani di Bali bisa disegani seperti di negara lain.

"Kalau di KTP-nya sudah ada "farmer" atau petani itu ditakuti. Jadi kita ingin seperti itu di Bali. Jadi kalau sudah  KTP petani, pekerjanya petani itu kan mungkin mendapat fasilitas perlindungan dari pemerintah, kesehatan, pendidikan," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Bali ini menegaskan, bahwa berprofesi sebagai petani masih memiliki peluang di Pulau Dewata.

Menurutnya, masih banyak tanah yang nganggur dan bisa dimanfaatkan sehingga produk di Bali tidak didatangkan dari luar.

"Jadi kita bisa maksimalkan masyarakat kita yang di Bali untuk memproduksi seperti bahan-bahan pokok yang bisa disuplai ke hotel-hotel setelah normal," paparnya.

Sentuhan Teknologi

Anggota Kelompok Tim Ahli DPRD Bali, Komang Suarsana mengatakan, ahli fungsi lahan menjadi salah satu kendala atau tantangan dalam pembangunan sektor pertanian di Pulau Dewata.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan sektor pertanian ke depan bisa dilakukan dengan berbagai teknologi.

"Jadi petani tidak bergantung kepada lahan, tetapi bergantung pada teknologi. Bagaimana dengan lahan terbatas tetap bisa berproduksi dengan baik, misalnya dengan mengandalkan media-media lain, hidroponik (dan) ada media-media tanam yang lain," jelasnya. Melalui berbagai teknologi, sektor pertanian akan tetap bisa dikembangkan, termasuk dalam penggunaan bahan-bahan organik.

Di sisi lain, pengembangan sektor pertanian bukan hanya dilihat pada proses penanaman semata, tetapi juga menyangkut pascapanen.

Dalam pascapanen ini, produk pertanian perlu diolah dan dikemas sehingga dalam prosesnya juga membutuhkan sentuhan teknologi.

Suarsana menuturkan, dalam beberapa kali aktivitas Partai Golkar Bali bersama para petani milenial, sangat difokuskan mengenai perkembangan pertanian berupa inovasi dan teknologi pertanian yang terus berkembang.

"Ini yang membuat nanti jangan sampai petani itu stigmanya lahan, kotor, jorok, miskin, kurus dan sebagainya," kata dia.

Akan tetapi, kata Suarsana, petani dikembangkan dengan brand yang baru seperti pertani milenial yang mengembangkan produk, memasarkan, mengemas, mengolah dan sebagainya. (*)

 

ReplyForward