Serahkan DIPA dan TKDD 2021 se-Bali, Koster Minta Realisasi Anggaran Jangan Menumpuk di Akhir Tahun
Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto,
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
"Di tengah ketidakpastian ini, APBN hadir sebagai alat kebijakan kontra siklus (contracyclical) yang berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi untuk mampu bertumbuh positif," kata Koster.
Berkaitan dengan itu, Koster meminta penggunaan APBN 2021 harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan betul-betul fokus, terukur, terarah dan kredibel dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Koster menyampaikan, amanat dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar adanya kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran.
Kemudian, akselerasi belanja, terutama pada kuartal I tahun 2021 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut Koster, Presiden juga menekankan agar seluruh kementerian/lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan.
Dijelaskan, bahwa prioritas nasional tahun 2021 yang pencapaiannya didukung dengan alokasi anggaran, diantaranya guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Selain itu, juga agar dapat mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, termasuk infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Prioritas nasional ini juga ditekankan untuk memperkuat membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim sekaligus memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.
Koster menegaskan agar bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal untuk melakukan berbagai langkah, antara lain mengoptimalkan pemanfaatan anggaran TKDD untuk mendukung upaya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial, serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Dia juga meminta agar bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal memperbaiki perencanaan anggaran dan segera membelanjakan anggaran yang tersedia dengan perencanaan yang matang.
Upaya ini dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan APBN dan APBD di instansi masing-masing. (*)
