Breaking News:

Berita Denpasar

Dewan Denpasar Pertanyakan Teknis Pelimpahan Pelaksanaan PKM Ke Aparat Banjar & Insentif Rp 600 Ribu

Dewan Kota Denpasar pertanyakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat banjar baik pecalang maupun Linmas yang bertugas dalam melaksanakan Pembatasan

TRIBUN BALI/RIZAL FANANY
Anggota Linmas dan pecalang setempat melaksanakan penertiban penggunaan masker sekaligus pemantauan protokol kesehatan di kawasan Desa adat Panjer, Denpasar, Senin ,18 Januari 2021. Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer Denpasar menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PPKM dimulai Senin 18 Januari 2021 hingga Kamis 18 Februari 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Kota Denpasar pertanyakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat banjar baik pecalang maupun Linmas yang bertugas dalam melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Ia takut jika petugas tersebut tak memiliki cukup pengetahuan terkait protokol kesehatan malah ‘diserang’ balik oleh masyarakat.

“Apa kriteria jadi petugas lapangan? Apa keahlian yang sudah dibekali terkait Covid-19. Jangan-jangan menugaskan orang yang kurang paham protokol kesehatan sehingga malah menjadi kluster baru,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira saat diwawancarai Senin, 18 Januari 2021.

Ia juga mempertanyakan apakah dengan memberikan tanggungjawab kepada aparat banjar/dusun bisa menjadi strategi jitu menurunkan kasus Covid-19.

“Kenapa tidak aparat penerintag yang sudah terdidik dan terlatih yang melakukan? Apakah aparat banjar/dusun mampu jelaskan ke masyarakat? Apa akan dipercaya, karena berteman misalnya? Apa bisa tegas?” katanya.

Baca juga: Terapkan PKM Tingkat Banjar Selama 32 Hari, Denpasar Keluarkan Dana Rp 2,5 Miliar untuk Insentif

Baca juga: Denpasar Kembali Terapkan PKM, Dewan: Apa Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat?

Baca juga: TERKINI: PPKM Belum Usai, Denpasar Kembali Terapkan PKM Tingkat Banjar Selama 32 Hari

Wandhira pun meminta dalam menentukan sikap harus ada kajian dan analisa dan bukan sekadar rasa.

Apalagi hal ini terkait masalah teknis dan harus diselesaikan dengan teknis dan bukan dengan rasa.

Dirinya juga mempertanyakan teknis pelimpahan tugas ke aparat banjar/dusun.

“Petugas apa ada SK-nya, SK-nya seperti apa, seberapa kuat SK itu ke aparat bajar? Itu harus jelas,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved