Kerugian Rp 13,8 M Tak Masuk Akal, Komisi III DPRD Badung Panggil Direksi PDAM

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi III DPRD Badung akhirnya memanggil Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama terkait kerugian yang mencapai Rp 13,8 miliar, Rabu 27 Januari 2021.

Menurut anggota dewan, kerugian yang besar itu tidak masuk akal.

Dewan juga mempertanyakan produksi air yang sangat tinggi di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data, PDAM memproduksi 43 juta kubik, yang terjual hanya 22 juta kubik.

• 5 Tahun Kepemimpinan Wabup-Bupati Badung, Suiasa Paparkan Capaian Pelayanan Publik kepada Ombudsman

• Dirut PDAM Badung Bali Akui Titik Kebocoran Pipa Sangat Tinggi Sebabkan Kerugian

• PDAM Badung Sebut Ada Penurunan Pendapatan di Tengah Pandemi Covid-19 Hingga 50 Persen

Terjadi kebocoran hampir 50 persen.

Pemanggilan dilakukan melalui rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, I Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Komisi, I Wayan Sandra, dan anggotanya di gedung dewan.

Dalam rapat tersebut, Direksi PDAM Badung semuanya hadir yakni Direktur Utama I Ketut Golak, Direktur Teknik Wayan Suyasa, Direktur Umum Ida Ayu Eka Dewi Wijaya, dan Kabag Perekonomian Setda Badung AA Sagung Rosyawati.

Pada kesempatan itu, Alit Yandinata mengaku tidak mengerti kenapa produksi air dari PDAM Badung sangat tinggi di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya produksi air tinggi itulah yang mengakibatkan kebocoran hingga membuat PDAM merugi sampai Rp 13,8 miliar.

“Ini tidak masuk akal. Kita ini berbicara bisnis sudah tidak mengena. Dari data yang saya dapat 43 juta kubik produksinya namun 22 juta terjual. Jika memang harus mengantisipasi titik kebocoran yang ada, maka semestinya titik rawan yang bocor itu kan sudah dirancang semestinya,” kata Alit Yandinata.

Alit juga merasa heran PDAM Badung rugi sampai miliaran padahal kesempatan untuk melakukan evaluasi masih bisa saat Rancangan Anggaran Kerja Perubahan (RAKP).

“Di sinilah peran kerja tim dari para direksi. Semua harus kerja bersama-sama. Misal melakukan penjualan ke hotel, apa dimungkinkan melakukan penjualan besar di situasi seperti ini, kan tidak. Itu harus didiskusikan bersama,” katanya.

Dewan pun ingin memastikan isu yang tengah beredar, sekaligus melakukan evaluasi bersama PDAM.

Pemanggilan dilakukan karena dirinya merasa berkepentingan agar ada sebuah kepastian.

“Ke depan kita harus melakukan pembenahan-pembenahan agar tidak terjadi dari asumsi, tidak ada tolok ukur. Mestinya semua ada tolok ukur dalam parameter yang jelas,” jelasnya.