Dispar Rencana Sewakan DTW Bedugul Bali, Potensi Pengembangan Wisata Air hingga Rest Area

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Dinas Pariwisata Tabanan memohonkan bantuan anggaran untuk penataan Daerah Tujuan Wisata (DTW) ke pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hanya saja, saat ini masih belum berani dipastikan apakah anggaran tersebut disetujui atau tidak mengingat kondisi pandemi.

Namun, Dispar Tabanan sudah merencanakan tiga alternatif untuk pengelolaan DTW Bedugul yang sudah lama mangkrak ini.

Adalah kemungkinan disewakan, dikerjasamakan, atau lelang investasi.

Baca juga: Dihuni 1.500 Kera, Pengelola DTW Alas Kedaton Tabanan Sebut Biaya Pakannya Capai Rp 25 Juta Sebulan

Baca juga: Setelah Putus Kerjasama,Pemkab Tabanan Akan Dapat 3 Sumber Pajak dari Pengelola DTW Ulundanu Beratan

Baca juga: PPKM Mikro di Tabanan Efektif Turunkan Kasus Covid-19, 1 Desa Berubah dari Zona Merah ke Zona Oranye

"Kita masih melakukan proses DED dulu, karena persyaratan ke DAK kita harus ada DED dulu. Tapi sebelumnya pusat tak mengharuskan ada DED karena ditakutkan ketika DED sudah rampung tidak memperoleh dana dari pusat," kata Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, I Gede Sukanada saat dikonfirmasi Kamis 18 Februari 2021.

Dia mengakui, saat ini anggaran untuk pengelolaan atau penataan (DTW Bedugul) tersebut sudah muncul secara umum di pusat.

Hanya saja ia enggan membeberkannya lantaran anggaran tersebut belum pasti diperoleh karena masih menunggu keputusan dari pusat.

Sehingga pihaknya akan menunggu kepastian hal tersebut dulu.

"Nanti jika ada bantuan pasti tiang (saya) informasikan," katanya.

Disinggung mengenai anggaran yang diperlukan untuk melakukan penataan secara menyeluruh di DTW ini, mantan Camat Kerambitan ini menyebutkan sekitar Rp 25 miliar.

Namun hal tersebut tak mungkin bisa direalisasikan karena perlu anggaran yang cukup banyak.

Selain itu, benefitnya juga akan sangat lama mengingat situasi dan kondisi saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, pihak Dinas Pariwisata juga telah menyiapkan tiga alternatif, yakni rencana sewakan, kerjasamakan, dan lelang investasi.

Untuk lelang investasi nantinya dengan sistem investor yang membangun di aset Pemkab setelah itu dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi milik Pemkab Tabanan.

Apakah sudah ada yang melirik?

Sukanada masih enggan berkomentar lebih banyak karena gal tersebut harus berdasarkan keputusan dua pihak yakni eksekutif dalam hal ini Pemkab Tabanan dan legislatif dalam hal ini DPRD Tabanan.

"Alternatif ini akan berlaku ketika ada dan tidak ada DAK Pusat. Artinya kita optimalkan aset kita yang ada di Tabanan, Bali,”

Dia menegaskan, terlebih lagi potensi di kawasan tersebut sangat bagus, dan grand designnya disana adalah wahana air, rest area, dan kuliner.

Kemudian untuk tiketingnya nanti akan menerapkan sistem tiket terintegrasi atau semua saling berkait untuk membangun bersama.

"Jadi bukan bersaing tapi bersinergi, misalnya satu tiket akan mengunjungi semua obyek yang ada di sekitarnya seperti Kebun Raya dan lainnya juga," tandasnya.(*).