Breaking News:

Berita Tabanan

Ulun Danu Beratan Jadi Objek Pajak Pemerintah, DPRD Tabanan Sebut Pemerintah Bisa Awasi Lebih Intens

DPRD Tabanan akhirnya menanggapi terkait putusnya kerjasama antara Pemkab Tabanan dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan

Tribun Bali
Wisatawan saat berkunjung ke DTW Ulun Danu Beratan, Baturiti, Tabanan, Minggu 16 Desember 2018 - Ulun Danu Beratan Jadi Objek Pajak Pemerintah, DPRD Tabanan Sebut Pemerintah Bisa Awasi Lebih Intens 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - DPRD Tabanan akhirnya menanggapi terkait putusnya kerjasama antara Pemkab Tabanan dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan, Tabanan, Bali.

Menurut legislatif, pemutusan tersebut dianggap hal wajar lantaran Pemkab Tabanan sendiri tak memiliki aset di kawasan yang saat ini dikelola Gebog Pesatakan ini.

Kemudian dari segi kewenangan juga akan berubah, Ulun Danu Beratan akan menjadi objek pajak pemerintah.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Tabanan, A. A. Nyoman Dharma Putra mengatakan, adanya pemutusan kerjasama antara DTW Ulun Danu Beratan dan Pemkab Tabanan, secara legal formal karena Pemkab tidak memiliki aset di DTW tersebut.

Baca juga: Ngusaba Kadasa di Pura Ulun Danu Batur Disederhanakan dan Tanpa Melibatkan Banyak Orang

Baca juga: Setelah Putus Kerjasama,Pemkab Tabanan Akan Dapat 3 Sumber Pajak dari Pengelola DTW Ulundanu Beratan

Baca juga: Per Januari 2021, DTW Ulundanu Beratan Putus Kontrak Kerjasama dengan Pemkab Tabanan

Sehingga, hal tersebut dianggap wajar kerjasama tidak berlanjut dan pihak DTW mengelola secara mandiri.

"Itu hal wajar itu (kerjasama tak berlanjut) karena Pemkab Tabanan tidak punya aset di sana," kata pria yang akrab disapa Gung Baron ini saat dikonfirmasi Kamis 18 Februari 2021.

Dia menjelaskan, dengan tidak ada kerjasama lagi, maka statusnya akan berbeda.

DTW akan menjadi obyek pajak bagi pemerintah.

Begitupun dengan hal lain, seperti soal perijinannya termasuk untuk bangunan yang ada.

Begitupun dengan pengawasannya juga, Pemkab kini bisa lebih intens.

"Ya kini statusnya berubah, dari DTW jadi obyek pajak," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Budiarti mengatakan, secara resmi Pemkab Tabanan tak lagi kerjasama dengan DTW Ulun Danu Beratan per 31 Desember 2020 kemarin.

Namun, meskipun kerjasama tersebut telah berakhir, Pemkab Tabanan sudah menetapkan 3 jenis wajib pajak kepada Ulun Danu Beratan.

Nantinya akan dibayarkan setiap tahun yakni Pajak Restoran, Pajak Tiket Masuk, dan Pajak Parkir.

"Jadi pendapatan Tabanan sebenarnya tidak terpengaruh, tapi hanya penyetoranya saja (pajak) yang beda rekening. Namun karena kunjungan sekarang seperti ini kemungkinan tidak bisa dipenuhi. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga lancar dalam membayar wajib pajak," jelas Budiarti.(*).

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved